TANJUNGPINANG, Realitasnews.com - Gubernur
Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad begitu serius menanggapi instruksi Presiden RI
Joko Widodo untuk mengantisipasi lonjakan inflasi pangan di daerah. Setelah
melakukan rapat koordinasi dengan seluruh bupati dan walikota di Aula Wan Seri
Beni, Gubernur Ansar kembali melakukan tindak lanjut dengan menggelar Rapat
Pengendalian Inflasi Daerah yang mengundang Kepala Bank Indonesia perwakilan
Kepri dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Utama Lantai
4 Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (23/08).
Dalam rapat tersebut, Gubernur
Ansar memberikan beberapa instruksi untuk menanggulangi kenaikan inflasi pangan
di Kepri. Untuk penanggulangan jangka pendek, Gubernur Ansar menginstruksikan
agar digelar secara berkala operasi pasar di daerah-daerah yang terpantau
inflasinya cukup tinggi seperti Batam dan Tanjungpinang.
"Jadi operasi pasar ini
lebih fokus kita lakukan di sumber perhitungan BPS dan sumber yang memang
selama ini produksi kecil tetapi konsumennya banyak," ucap Gubernur Ansar.
Batam dan Tanjungpinang menjadi
daerah prioritas untuk dilakukan operasi pasar karena populasi di dua kota
tersebut cukup besar namun suplai bahan pangannya masih bergantung dari daerah
lain. Gubernur Ansar pun menginstruksikan dalam operasi pasar yang akan digelar
nantinya harus benar-benar menyediakan komoditas-komoditas yang memang
mempengaruhi inflasi pangan.
"Kita harus benar-benar
melakukan perhitungan agar operasi pasar yang digelar nantinya berjalan efektif
untuk menurunkan harga pangan," kata Gubernur Ansar.
Berdasarkan data yang dihimpun
BPS Kepri, saat ini inflasi di Kepri pada bulan Juli 2022 tercatat sebesar 0,61
persen. Inflasi di Kepri pada bulan Juli 2022 jika dihitung berdasarkan tahun
kalender dari Januari 2022 tercatat 4,38 persen, sementara dalam Year on Year
(YoY), inflasi di Kepri tercatat 6,09 persen.
Adapun komoditas peyumbang
terbesar inflasi pada bulan Juli di Kepri adalah cabe merah yang melonjak
158,83 persen dengan andil inflasi 0,95 persen. Lalu minyak goreng yang melonjak
46,08 persen dengan andil inflasi 0,59 persen, dan cabe rawit yang meningkat
106,70 persen dengan andil inflasi 0,21 persen.
Selain itu, Gubernur Ansar juga
menginstruksikan agar masyarakat bisa kembali diberdayakan untuk menanam
beberapa bahan pangan pokok seperti cabe dengan memanfaatkan perkaraangan
rumah. Menurutnya, swasembada bahan pangan di Kepri dapat dicapai apabila masyarakat
juga ikut berdaya menanam di rumah.
"Khusus untuk tanaman yang
jangka waktu tanamnya pendek, kita bisa menggandeng PKK Kepri dengan
dasawismanya untuk bisa menanam di perkarangan," tuturnya.
Sementara itu, bagi daerah-daerah
yang lahan pertaniannya terbatas bisa di bantu daerah lain untuk membantu
penyediaan bahan pangan. Koordinasi antar daerah sangat penting dalam menjaga
inflasi di daerah.
"Contohnya Tanjungpinang,
karena lahan pertanian di Tanjungpinang terbatas maka bisa dibantu dari lahan
pertanian di Bintan yang luas lahannya," gagas Gubernur Ansar.
Yang terpenting, menurut Gubernur
Ansar adalah jangan sampai terjadinya over supply atau kelebihan ketersediaan
terhadap suatu bahan bangan pokok yang justru membuat harga barang tersebut menjadi
jatuh.
Harga ikan yang selalu
berfluktuasi juga menjadi perhatian Gubernur Ansar. Dirinya menilai kelompok
nelayan perlu dibantu untuk meningkatkan tangkapan produksi ikan-ikan yang
terjangkau oleh konsumsi masyarakat, seperti ikan tamban dan ikan benggol.
"Nelayan-nelayan trawl itu
kita akan tertibkan tidak boleh dibawah 30 mil, yang kedua dimana lokus-lokus
kegiatan penangkapan ikan yang bisa meningkatkan produksi mereka, apa yang
mereka butuhkan kita bantu itu," kata Gubernur Ansar.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam
Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi
Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat
sinergi di pusat dan daerah. Berkaitan dengan hal ini, Presiden Republik Indonesia
memberikan 5 (lima) arahan dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan
ketahanan pangan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi
nasional.
Arahan pertama yaitu memperkuat
identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah dengan memanfaatkan data makro
dan mikro serta data detail; Kedua, memperluas kerja sama antardaerah (KAD)
guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. TPIP dan TPID perlu
mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong
kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi.
Lalu yang ketiga, menurunkan
biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan
antardaerah; Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga
untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah; Kelima, mempercepat
penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, berkaitan dengan
penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sudah diberikan kewenangan oleh
Mendagri. Gubernur Ansar mengaku akan menyiapkan skema penggunaan BTT tersebut
secara mendalam terlebih dahulu.
"Kita pelajari dulu secara
seksama kewenangan pengguna BTT ini, kita tidak mau setelah digunakan hasilnya
tidak efektif untuk mengendalikan inflasi," katanya. (jlu)
Posting Komentar
Facebook Disqus