BATAM, Realitasnews.com - Wali Kota Batam Muhammad Rudi menghadiri Rapat
Koordinasi (Rakor) pencegahan dan pemberantasan korupsi serta optimalisasi
layanan kesehatan publik Provinsi Kepri di Ballroom Hotel Aston Batam, Selasa
(26/7) pagi.
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil
Gubernur Kepri Marlin Agustina dan dihadiri pimpinan daerah se-Kepri,
kepala-kepala RSUD, kepala puskesmas hingga kepala-kepala inspektorat.
Marlin menyambut baik
penyelenggaraan rakor ini. Serta berterimakasih kepada seluruh jajaran yang
hadir. "Kehadiran saudara-saudara membuktikan adanya komitmen yang nyata
secara maksimal membangun pemerintah yang bebas korupsi atau KKN,"
ucapnya.
Ia menyebutkan, korupsi adalah
masalah terbesar semua negara termasuk Indonesia. Saat ini, tindak pidana
korupsi kolusi dan nepotisme di Indonesia telah terjadi di semua sektor. Baik
pemerintahan maupun korporasi atau swasta.
"Oleh karena itu pemerintah
telah mengambil langkah strategis untuk mendorong pencegahan korupsi di
Indonesia," kata Marlin.
Menurut Marlin, efek korupsi sangat
besar baiik bagi negara, pemerintah dan masyarakat. Karena dapat memperlambat
perekonomian negara, dengan menurunnya investasi dan meningkatnya kemiskinan.
"Dan juga menurunkan
kebahagiaan masyarakat suatu negara," ujarnya.
Tiga faktor kecurangan yakni
adanya kesempatan, motivasi dan rasionalisasi. Ketiganya, memiliki derajat sama
besar saling mempengaruhi.
"Kami menyadari betul bahwa
korupsi mampu merusak sendi-sendi bangsa. Membuat cita-cita luhur pendiri
bangsa susah diraih dan kesejahteraan masyarakat terabaikan," terangnya.
Maka dari itu, Marlin
menyebutkan, pihaknya mempunyai misi kepemimpinan, yakni tata kelola
pemerintahan yang bersih dan berorientasi pelayanan.
Tata kelola pemerintahan yang
bersih adalah salah satu dari tujuh program unggulan yang akan diterapkan dalam
melaksanakan program RPJMD tahun 2021-2026.
"Kami berharap dengan
pemerintah yang bersih, terbuka dan akuntabel dapat mempercepat visi misi.
Yakni terwujudnya, Kepri yang makmur berdaya saing dan berbudaya," ungkapnya.
Ia berharap dukungan dan pedoman
tim KPK dalam membimbing Pemprov Kepri dan daerah-daerah di Kepri. Dalam
mewujudkan cita-cita luhur pendiri bangsa demi kesejahteraan rakyat, program
pencegahan korupsi harus dikedepankan.
"Program ini tidak hanya
dilakukan oleh KPK melainkan diseluruh pemerintah provinsi hingga kabupaten
kota seluruh Kepri," jelasnya.
Dimulai dari mengindentifikasi
celah kemungkinan terjadinya kecurangan, menetapkan rencana pengendalian yang
tepat, efektif dan efesien untuk melakukan pemantauan yang memadai dan rencana
yang ditetapkan.
Marlin menyebutkan, rangkaian ini
harus dimulai dari sekarang untuk mengawal visi dan misi RPJMD yang telah
ditetapkan. Sehingga masyarakat benar-benar memanfaatkan pembangunan.
"Momentum bersama dalam
rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah baik provinsi
maupun kota kabupaten se-Kepri," pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Batam
Muhammad Rudi menyebutkan, tanpa dirinya bercerita masyarakat sudah tentu tahu
keberhasilan pembangunan di Batam.
"Batam dengan anggaran
terbatas dapat bangun apa saja. Artinya uangnya terarah," jelas Rudi.
Ia berterimakasih, semakin banyak
pengawasan dan dukungan KPK. Dengannya, pegawai Pemko maupun BP Batam akan
melaksanakan tugasnya sesuai fungsinya masing-masing.
"Semakin anggaran digunakan
secara tepat, rakyat semakin sejahtera dan kota ini akan bangkit," sebutnya.
Diakhir acara, Forkompinda
termasuk kepala-kepala daerah turut menandatangani komitmen bersama 'memberikan
yang terbaik untuk pelayanan kesehatan masyarakat mewujudkan Kepulauan Riau
yang makmur, berdaya saing dan berbudaya tanpa korupsi.(MCB)
Posting Komentar
Facebook Disqus