Kegiatan ini dihadiri, Asisten I Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Yusfa Hendri, perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial,
Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kepegawaian dan
Diklat (BKD) serta BPKAD.
Kepala BPJS Kesehatan Kota Batam
Iwan Adriady mengatakan, kegiatan ini dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan
program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan
pemerintah daerah.
Iwan mengungkapkan perkembangan program tersebut. Dari segi kepesertaan hingga 30 April berjumlah 1.088.217 jiwa atau sekitar 91.21% dari jumlah penduduk Kota Batam. "Kami melaksanakan 2 (dua) forum yakni terkait progress program JKN-KIS dan progress pelayanan kesehatan di kabupaten atau kota. Hari ini bersama Pemko Batam kita akan membahas perkembangan program JKN-KIS khususnya terkait pencapaian kepesertaan,” katanya.
Iwan mengapresiasi Pemerintah
Kota (Pemko) Batam yang telah memberikan alokasi sebanyak 46.500 jiwa untuk
peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PBPU PD Pemda) pada tahun 2022
ini. Ditambah lagi dukungan pemerintah terkait implementasi Inpres 1 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan untuk
menjamin keberlangsungan program JKN-KIS.
“Dari total alokasi PBPU PD Pemda
tersebut masih ada kuota yang belum terisi begitu pula dengan kuota PBI JK yang
telah disediakan oleh Kementerian Sosial. Untuk itu kami terus melakukan
sinergi dan kolaborasi bersama dinas terkait agar kuota segera dapat dipenuhi
dan dimanfaatkan oleh peserta. Salah satunya adalah dengan terus melakukan
sanding data dengan Dukcapil untuk mengetahui masyarakat yang belum terdaftar
sebagai peserta
JKN-KIS,” kata Iwan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Pemko Batam Yusfa Hendri mengatakan bahwa kedepannya Pemko
Batam dan BPJS Kesehatan akan lebih fokus kepada masyarakat kota Batam yang
belum dijamin oleh program JKN-KIS. (Fhot: Ist)
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Batam Yusfa Hendri mengatakan bahwa kedepannya Pemko Batam dan BPJS Kesehatan akan lebih fokus kepada masyarakat kota Batam yang belum dijamin oleh program JKN-KIS. Ia berharap seluruh penduduk kota Batam dapat dilindung oleh program JKN-KIS.
Yusfa juga menyebutkan, beberapa tahun belakangan, Pemko Batam sudah memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran daerah untuk peserta JKN-KIS yang dibiayai oleh pemerintah.
"Ini ditujukan untuk
menjamin peserta yang tidak dijamin oleh pemerintah pusat sebagai peserta PBI
JK. Oleh karena itu sudah seharusnya kita berkolaborasi untuk memenuhi kuota
yang telah disediakan," ungkap dia.
Pencapaian kepesertaan ini
menurut Yusfa erat kaitannya dengan Universal Health Coverage Kota Batam. Untuk
itu segala persoalan menurut Yusfa harus segera dicari solusinya. Untuk itu, ia
berharap setiap satker yang hadir dapat menyampaikan persoalan dan menyiapkan
langkah-langkah untuk menyelesaikan segera persoalan terkait program JKN KIS di
Kota Batam.
"Saya juga berharap, Dinas
Kesehatan dapat menyampaikan terkait ketersediaan kuota kepada Dinas Sosial dan
Camat agar dapat dilakukan pemenuhan kuota yang tersedia," pungkasnya.(MCB)
Posting Komentar
Facebook Disqus