Ides Madri Dipercaya Sebagai Ketua Pansus Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah

Dilihat kali

Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Ahmad Surya di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Batam, Batam Centre, Batam, Rabu (13/4/2022) (Fhoto : Parulian)   

BATAM, Realitasnews.com  – Ides Madri dari Fraksi Golkar dipercaya sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Keuangan Daerah bersama Tan A Tie dari Fraksi Demokrat PSI sebagai Wakil Ketua.

Pansus tersebut dibentuk pada rapat paripurna usai agenda jawaban Walikota atas pandangan umum Fraksi DPRD Kota Batam tentang Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rapat paripurna yang dihadiri 29 orang anggota DPRD Kota Batam itu dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Ahmad Surya digelar di ruang rapat utama DPRD Kota Batam, Batam Centre, Batam, Rabu (13/4/2022).

Hadir dalam rapat paripurna itu Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, unsur Forkopimda Kota Batam, Camat, Lurah dan tokoh masyarakat.

Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Ahmad Surya mengatakan setelah terpilihnya pimpinan Pansus, kemudian akan dilakukan rapat internal terlebih dahulu bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas pengelolaan keuangan daerah.

“ Setelah itu Pansus akan melakukan kunjungan kerja, konsultasi ke Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat legalnya,” katanya.

Sementara Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad saat menyampaikan jawaban Walikota Batam atas pandangan umum Fraksi DPRD tentang Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan Pemko Batam menyetujui Ranperda tersebut dibahas sesuai tata tertib DPRD Kota Batam.

“ Pemko Batam sepakat bahwa Perda Pengelolaan Keuangan Daerah harus diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak tumpang tindih (overlapping),” katanya.

Hal tersebut,katanya, menjawab pandangan umum dari fraksi Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dan Nasional Demokrat (Nasdem),” katanya.

Pemko Batam, katanya,  juga sepakat agar dilakukan kajian secara mendalam pada saat pembahasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah serta menyesuaikan kearifan lokal sebagai bentuk upaya good governance.

Ia menyebut anggaran keuangan daerah juga disepakati digunakan untuk kebutuhan masyarakat Kota Batam, serta alokasi anggaran diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi selain perbaikan infrastruktur.
Penjelasannya itu sekaligus menjawab pandangan umum dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrat-PSI.

“ Alokasi anggaran akan diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi selain perbaikan infrastruktur. Hal ini akan menjadi perhatian bersama DPRD dan Pemko Batam pada saat penyusunan APBD. (Lian)

Share