Pemko Menolak Ranperda Inisiatif DPRD Batam Dilanjutkan ke Tahap Selanjutnya

Dilihat kali

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad Menyampaikan Pendapat Walikota Batam Terhadap  Ranperda Inisiatif DPRD Batam tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat di Gedung DPRD Kota Batam, Batam Centre, Senin (7/3/2022) (Fhoto : Parulian)

BATAM, Realitasnews.com – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menghadiri rapat paripurna dengan agenda pendapat Walikota Batam terhadap Ranperda inisiatif DPRD Kota Batam tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto yang digelar di Gedung DPRD Kota Batam, Batam Centre, Senin (7/3/2022).

Dalam pemaparannya, Amsakar menyampaikan usulan Ranperda inisiatif yang disampaikan oleh DPRD Kota Batam beberapa waktu yang lalu, pada prinsipnya Pemko Batam sepakat dan menyambut baik usulan Ranperda dimaksud.

"Terkait hal tersebut, kiranya usulan Ranperda dimaksud perlu pengkajian secara komprehensif mengingat potensi overlapping pada tahap pelaksanaan. Hal tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan," katanya.

Beberapa pertimbangan tersebut yakni sekolah negeri dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) di Kota Batam sama-sama telah mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) fisik baik dari APBD maupun APBN.

Kemudian sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) mendapatkan bantuan sama dengan sekolah negeri, sekolah swasta sebagai sekolah penggerak maka sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) kinerja.

Selanjutnya, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan bantuan yang sama dengan sekolah negeri terhadap bantuan media pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai kebutuhan dalam daftar data pokok pendidikan (dapodik).

"Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat juga mendapatkan bantuan yang sama dengan sekolah negeri terhadap bantuan kelembagaan sarana dan prasarana sekolah sesuai kebutuhan dalam dapodik," ujarnya.

Tidak hanya itu, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan BOS dari pemerintah yang besarnya sama untuk setiap peserta didik baik di sekolah negeri maupun di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Kemudian, sekolah swasta juga dapat menentukan sendiri besaran terhadap biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) serta uang pembangunan.

"Dibandingkan dengan sekolah swasta, sumber pembiayaan sekolah negeri dalam rangka pembiayaan operasional satuan pendidikan hanya bersumber dari BOS pemerintah, dan sekolah negeri dilarang untuk meminta sumbangan dalam bentuk apapun kepada orang tua/wali siswa," katanya.

Selain itu, perbandingan sekolah negeri yang hanya mendapatkan bantuan BOS dari pemerintah kurang sebanding dengan sekolah yang swasta apabila dilihat dari postur pembiayaan, hal ini dikarenakan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki berbagai macam sumber pendanaan yang dapat diperoleh sehingga menjadikan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat secara komposisi anggaran pembiayaan sudah lebih terjamin.

Alasan lainnya, bahwa sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, Pemko Batam saat ini fokus untuk membangun kelas baru atau kelas tambahan bagi sekolah-sekolah yang masih kekurangan ruang kelas dikarenakan overload jumlah peserta didik pada setiap tahun ajaran baru dengan ruang kelas yang tersedia di setiap wilayah/kecamatan, diharapkan dengan terpenuhinya ruang kelas baru atau kelas tambahan tersebut, maka tidak ada lagi peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri.
 
“ Atas berbagai pertimbangan serta mengantisipasi potensi implikasi hukum dikemudian hari, Pemko Batam berpandangan bahwa Ranperda tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahapan/mekanisme selanjutnya," kata Amsakar

Setelah mendengar pendapat Walikota Batam tersebut, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan Pemko Batam menyampaikan bahwa Ranperda tersebut belum bisa dilanjutkan ketahap berikutnya. 

“ Sesuai ketentuan, akan mendengarkan pandangan dari Fraksi dalam Paripurna yang akan datang," kata Nuryanto. (Mc)  

Share