BATAM,Realitasnews.cxom - Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (20/12/2021) di Ballroom Radisson Golf and Convention Center.
Rombongan Komisi VI DPR RI
dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Martin Manurung
dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih dari Fraksi Golkar.
Turut para anggota Komisi VI DPR RI, yang bergabung secara langsung maupun
daring melalui aplikasi Zoom.
“FGD ini kami selenggarakan
dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran serta penjelasan yang berhubungan
dengan kinerja BP Batam serta perkembangan sektor industri tertentu, untuk
melahirkan upaya penyelesaian atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi BP
Batam,” jelas Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam sambutannya.
Sektor infrastruktur dikatakan
Muhammad Rudi masih menjadi fokus utama untuk meningkatkan konektivitas dan
mendorong pertumbuhan ekonomi Batam. Mengingat pentingnya peran logistik dalam
menopang perekonomian Batam, beberapa pengembangan infrastruktur berupa Bandara
Internasional Hang Nadim, Pelabuhan Batu Ampar yang telah terintegrasi dengan
TPS Online Bea Cukai, dan pelebaran jalan-jalan protokol di Batam telah
direncanakan dan dilaksankan secara bertahap.
Muhammad Rudi juga memaparkan
pencapaian BP Batam, seperti Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke
5 kalinya berturut-turut dan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dengan
kualifikasi Badan Publik Informatif untuk kategori Lembaga Pemerintah Non
Struktural (LPNS) dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang berhasil
diraih BP Batam selama satu tahun terakhir.
“Meski demikian, BP Batam harus
terus melakukan perbaikan atas tantangan yang kami hadapi, antara lain
pengelolaan biaya logistik yang masih cenderung tinggi, tekanan persaingan dari
Kawasan lain, koordinasi terkait perizinan dan permasalahan sosial ekonomi,”
ujar Muhammad Rudi.
Dari beberapa permasalahan
tersebut, Muhammad Rudi telah menyiapkan langkah-langkah perbaikan, diantaranya
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategis, kebijakan anggaran ekspansif,
dan pengelolaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur BP Batam.
“BP Batam telah mengalami
kemajuan dari Tahun 2019. Kami telah melakukan perbaikan Struktur Organisasi
Tata Kelola (SOTK) dengan merevitalisasi beberapa unit kerja baru di BP Batam.
Selain itu, PNBP turut meningkat dalam masa pandemi, yang dibarengi dengan
peningkatan investasi dan perbaikan regulasi,” terang Muhammad Rudi.
Melihat potensi besar yang dimiliki
Batam, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih dari Fraksi Golkar
mengatakan, ASEAN saat ini telah menjadi fokus dan destinasi investasi di
dunia. Sehingga, Batam akan terus didorong untuk menjadi salah satu pusat
perkembangan ekonomi di Indonesia.
“Apalagi kita telah menyelesaikan
undang-undang Cipta Kerja yang telah membuka akses untuk pengelolaan secara
maksimal, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan pasar bisnis, terutama
di Batam,” kata Gde Sumarjaya.
Menurutnya, BP Batam yang kini
mengantongi wewenang sebagai operasional sekaligus regulator memiliki akses
penuh untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Batam.
Hal tersebut juga diamini oleh
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Martin Manurung. Martin
mengatakan, Komisi VI DPR RI akan terus mendukung program pembangunan yang
diinisiasi oleh BP Batam guna percepatan ekonomi di Batam.
FGD ini juga dikatakan Martin
merupakan momen yang tepat untuk memberikan sumbang saran dan pemikiran atas
kinerja BP Batam selama beberapa tahun terakhir, berikut rencana pembangunan di
masa mendatang.
Posting Komentar
Facebook Disqus