Dilihat kali
Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad saat menyampaikan paparannya menegnai potensi maritim Provinsi Kepri (Fhoto : Ist)
BATAM, Realitasnews.com - Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad menawarkan potensi wisata Alif Stone Geopark Natuna saat menjadi keynote speaker pada kegiatan 'In House Training Jurnalistik Maritim Berwawasan Kebangsaan' yang digelar secara zoom, Senin (20/9/2021).
Selain itu, Gubernur Kepri itu juga menawarkan potensi wisata 3B yaitu Batam, Bintan dan Bali. Juga, KEK Galang Batam, KEK Digital Park dan KEK Batam Aerotechnics.
"Di Natuna, kita potensi wisata Alif Stone Geopark Natuna, potensi bisnis maritim yang potensial," ujar Ansar Ahmad di 50 orang wartawan Batam dan Tanjungpinang yang menjadi peserta pelatihan.
Selain itu, hadir juga Konsul dan Pejabat Utama Konsulat Amerika Serikat (AS) Medan, Gordon S. Church serta Rektor UPN 'Veteran' Yogyakarta, Dr M Irhas Effendi, M.SI, Kadis Kominfo Kota Batam, Azril Apriansyah, Kapolda Kepri yang diwakili Bidang Humas Polda Kepri, Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam dan sejumlah tokoh lain di Kepri.
Gubernur Ansar juga menyinggung soal peran pers sebagai pilar keempat negara demokrasi. Tiga pilar lain adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan pers sebuah negara, meskipun secara formal pers berada di luar sistem politik ketatanegaraan. Kebebasan pers menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi," papar Ansar Ahmad.
Pelatihan wartawan perbatasan yang digelar oleh Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan (LPKW) UPN 'Veteran Yogyakarta bekerjasama dengan Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Indonesia itu digelar dalam tiga zona. Yaitu, Zona-1 Batam-Tanjungpinang yang dimulai hari ini, sampai besok, Selasa (21/9/2021). Selanjutkan dilanjutkan dengan Zona-2 Karimun-Lingga, Rabu-Kamis (22-23/9/2021). Dan Zona-3 Anambas-Natuna (27-28/9/2021).
Sementara itu, sebelum membuka secara resmi pelatihan, Rektor UPN 'Veteran' Yogyakarta, Dr M Irhas Effendi, M.SI menyinggung tentang bahayanya dampak dan pengaruh dari berita bohong alias hoax. Khususnya, di wilayah perbatasan seperti Provinsi Kepri.
Untuk itu, wartawan harus menyediakan informasi yang tepat terkait dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan keamanan wilayah maritim seperti kasus perdagangan orang, ilegal fishing, penyeludupan narkoba, kejahatan di laut (perompakan), penyeludupan barang-barang ilegal yang mengancam bangsa dan negara.
"Untuk bisa menyediakan informasi yang berkualitas di media massa, baik media mainstream, maupun new media awan memiliki peran yang strategis. Wartawan menjadi ujung tombak dari sebuah berita yang disiarkan oleh media massa agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat," paparnya.
Kemudian, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo yang menjadi salah satu pembicara itu menyampaikan materi berjudul, 'Pers dan Liputan Isu Perbatasan Negara'.
Menurut Peneliti media dan komunikasi, Head of New Media Research Center Akademi Televisi Indonesia (ATVI) itu, setidaknya ada 4 masalah yang dihadapi wartawan perbatasan. Yaitu, masalah keselamatan wartawan, keterbatasan akses,
mahalnya biaya liputan dan ketertutupan pemerintah.
"Makanya, untuk penugasan liputan investasi harusnya dilakukan oleh wartawan yang sudah berpengalaman," tegas dokter alumni STF Driyarkara Jakarta itu lagi.
Sementara itu, pakar keamanan maritim Dr. Nicolaus Loy, MA memaparkan mengenai
sejumlah isu utama keamanan lain. Diantaranya, perimbangan kekuatan Angkatan Laut, kemungkinan serangan lewat laut, keamanan territorial waters, konflik perbatasan maritime terkait sumber daya.
"Bayangkan, jika ada kelompok radikal yang membajak kapal tanker di Selat Malaka, kemudian kapal itu, misalkan, diarahkan ke Singapura lalu diledakkan, apa yang akan terjadi?" ungkap Nicolaus Loy mencontohkan potensi ancaman dari laut. (Ril /Lian)
Selain itu, Gubernur Kepri itu juga menawarkan potensi wisata 3B yaitu Batam, Bintan dan Bali. Juga, KEK Galang Batam, KEK Digital Park dan KEK Batam Aerotechnics.
"Di Natuna, kita potensi wisata Alif Stone Geopark Natuna, potensi bisnis maritim yang potensial," ujar Ansar Ahmad di 50 orang wartawan Batam dan Tanjungpinang yang menjadi peserta pelatihan.
Selain itu, hadir juga Konsul dan Pejabat Utama Konsulat Amerika Serikat (AS) Medan, Gordon S. Church serta Rektor UPN 'Veteran' Yogyakarta, Dr M Irhas Effendi, M.SI, Kadis Kominfo Kota Batam, Azril Apriansyah, Kapolda Kepri yang diwakili Bidang Humas Polda Kepri, Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam dan sejumlah tokoh lain di Kepri.
Gubernur Ansar juga menyinggung soal peran pers sebagai pilar keempat negara demokrasi. Tiga pilar lain adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan pers sebuah negara, meskipun secara formal pers berada di luar sistem politik ketatanegaraan. Kebebasan pers menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi," papar Ansar Ahmad.
Pelatihan wartawan perbatasan yang digelar oleh Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan (LPKW) UPN 'Veteran Yogyakarta bekerjasama dengan Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Indonesia itu digelar dalam tiga zona. Yaitu, Zona-1 Batam-Tanjungpinang yang dimulai hari ini, sampai besok, Selasa (21/9/2021). Selanjutkan dilanjutkan dengan Zona-2 Karimun-Lingga, Rabu-Kamis (22-23/9/2021). Dan Zona-3 Anambas-Natuna (27-28/9/2021).
Sementara itu, sebelum membuka secara resmi pelatihan, Rektor UPN 'Veteran' Yogyakarta, Dr M Irhas Effendi, M.SI menyinggung tentang bahayanya dampak dan pengaruh dari berita bohong alias hoax. Khususnya, di wilayah perbatasan seperti Provinsi Kepri.
Untuk itu, wartawan harus menyediakan informasi yang tepat terkait dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan keamanan wilayah maritim seperti kasus perdagangan orang, ilegal fishing, penyeludupan narkoba, kejahatan di laut (perompakan), penyeludupan barang-barang ilegal yang mengancam bangsa dan negara.
"Untuk bisa menyediakan informasi yang berkualitas di media massa, baik media mainstream, maupun new media awan memiliki peran yang strategis. Wartawan menjadi ujung tombak dari sebuah berita yang disiarkan oleh media massa agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat," paparnya.
Kemudian, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo yang menjadi salah satu pembicara itu menyampaikan materi berjudul, 'Pers dan Liputan Isu Perbatasan Negara'.
Menurut Peneliti media dan komunikasi, Head of New Media Research Center Akademi Televisi Indonesia (ATVI) itu, setidaknya ada 4 masalah yang dihadapi wartawan perbatasan. Yaitu, masalah keselamatan wartawan, keterbatasan akses,
mahalnya biaya liputan dan ketertutupan pemerintah.
"Makanya, untuk penugasan liputan investasi harusnya dilakukan oleh wartawan yang sudah berpengalaman," tegas dokter alumni STF Driyarkara Jakarta itu lagi.
Sementara itu, pakar keamanan maritim Dr. Nicolaus Loy, MA memaparkan mengenai
sejumlah isu utama keamanan lain. Diantaranya, perimbangan kekuatan Angkatan Laut, kemungkinan serangan lewat laut, keamanan territorial waters, konflik perbatasan maritime terkait sumber daya.
"Bayangkan, jika ada kelompok radikal yang membajak kapal tanker di Selat Malaka, kemudian kapal itu, misalkan, diarahkan ke Singapura lalu diledakkan, apa yang akan terjadi?" ungkap Nicolaus Loy mencontohkan potensi ancaman dari laut. (Ril /Lian)
Posting Komentar
Facebook Disqus