Dilihat kali
Batam, Realitasnews.com - Wakil ketua III DPRD Kota Batam, Ahmad Surya didampingi Wakil ketua I DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaludin memimpin rapat paripurna ke 8 Masa Persidangan III Tahun sidang 2021 dengan agenda, laporan Badan Anggaran sekaligus penandatangan Nota Kesepakatan KUA / PPAS APBD Kota Batam TA 2022 dan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Ranperda RPJMD Kota Batam 2021-2026 pada Kamis (29/7/2021) di Ruang Serbaguna, DPRD Kota Batam, Batam Centre, Batam.
Sekwan DPRD Kota Batam menyampaikan bahwa anggota dewan yang hadir dan menandatangani daftar hadir maupun yang hadir secara virtual berjumlah 32 dan yang tidak hadir sebanyak 18 orang anggota dewan
Dalam rapat paripurna itu, delapan fraksi di DPRD Kota Batam menyampaikan Pandangan Umum terhadap Penjelasan Walikota Batam tentang Ranperda RPJMD 2021-2026.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Thomas Arihta Sembiring mengatakan Pemerintah Kota Batam dinilai lamban membangun investasi teknologi informasi untuk memperkuat layanan publik, database, maupun percepatan informasi khususnya wilayah hinterland yang sepenuhnya belum terjangkau.
Fraksi ini mempertanyakan, bagaimana pemerintah daerah mendorong adanya perbaikan Informasi Teknologi dalam mendorong layanan informasi publik dan penguatan data base yang aksesbilitas untuk kebijakan dan informatif kepada masyarakat luas.
Sementara itu, Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Asnawati Atiq menyebut potensi-potensi Batam semakin bisa dimaksimalkan, menyusul kebijakan pusat memposisikan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, yang tertuang dalam PP Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Sejak itu, menurut Fraksi Nasdem, Batam tak lagi diibaratkan “satu kapal dua nakhoda”, tetapi sudah menjadi “satu kapal dan satu nakhoda dengan dua mesin”
Posting Komentar
Facebook Disqus