Rapat paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Benteng Panjaitan, SH., MH dan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Asahan, Sejumlah Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Asahan, Camat, Lurah dan tokoh masyarakat.
Dalam penjelasannya Bupati Asahan menyampaikan apresiasi kepada masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Asahan atas beberapa Tanggapan, Masukan, Saran dan Pendapat atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020.
“ Hal ini membuktikan besarnya kepedulian anggota Dewan yang terhormat terhadap kemajuan Kabupaten Asahan,” kata Bupati Asahan.
Beliau atas nama Pemkab Asahan dan pribadi mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang senantiasa diberikan Anggota Dewan terhadap kemajuan Kabupaten Asahan, semoga sinergitas yang telah terbangun selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam setiap tatanan pengelolaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 juga memberikan bukti bagaimana kita telah bersama-sama saling membantu dan mengingatkan agar terus memperbaiki serta menyempurnakan segala kekurangan untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik,” katanya.
Bupati Asahan dalam kesempatan itu menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pemandangan Umum yang telah disampaikan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PPP dan Fraksi Nurani Keadilan yang telah dirangkum dalam tiga hal pokok yakni yang berkaitan dengan permasalahan dalam pencapaian target Pendapatan Daerah, yang berkaitan dengan Permasalahan penyerapan Belanja Daerah dan sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang nantinya akan di tetapkan untuk dapat dipergunakan dalam Perubahan APBD Tahun 2021, serta beberapa masukan berkaitan dengan dampak Pandemi Civid 19.
Sebagai salah satu Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Asahan telah bekerjasama dengan Bank Indonesia Cabang Pematang Siantar dan tergabung dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) hal ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan pelayanan pembayaran Pajak Daerah serta kedepan kita juga akan mempertimbangkan penggunaan Quick Response Code Indinesia Standard (QRIS) untuk mendukung tata kelola dan mengintegrasikan pendapatan dan pengeluaran daerah.
Berkaitan dengan menurunnya belanja daerah Bupati menjelaskan Hal ini dikarenakan keterlambatan Regulasi tentang aturan penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dihadapi pada tahun 2020, hal ini mempengaruhi proses pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak dapat di eksekusi awal tahun, perubahan penganggaran dari pusat juga sangat mempengaruhi penyerapan belanja,
“Kita berharap kondisi keuangan yang kita alami di tahun 2020, bisa menjadi antisipasi sekaligus pemicu dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2021, pandemi yang masih melanda menjadikan kita lebih terampil dalam mengalokasikan anggaran yang lebih prioritas dan berpihak pada kepentingan Masyarakat,” kata Bupati Asahan.
Selanjutnya Bupati juga menjelaskan tentang Sisa lebih Perhitungan Anggaran atau yang lebih dikenal dengan singkatan SiLPA adalah selisih surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto, dalam laporan arus Kas secara umum kita melihat bahwa seharusnya nilai yang tercantum pada SiLPA dan Saldo adalah sama, namun tidak tertutup kemungkinan terjadinya perbedaan angka yang disebabkan disajikannya transaksi non anggaran pada laporan arus Kas. Perbedaan yang tampak pada laporan realisasi anggaran dan laporan Arus Kas tahun 2020 adalah selisih Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Sisa Kas Tahun 2020 yang belum disetorkan oleh bendahara.
“SiLPA Tahun Anggaran 2020 yang tercantum dalam laporan Keuangan Pemerintah Daerah, bukan hanya merupakan sisa yang berada di rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tapi juga memperhitungkan Sisa Kas yang berada di Bendahara. Termasuk didalamnya sisa Kas dana dana yang diterima langsung dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) seperti dana JKN dan BOS, serta dana yang dikelola langsung oleh RSUD HAMS dalam pola BLUD” ucap Bupati.
Sementara kaitannya dengan Penanganan Dampak Pandemi Covid 19 sesuai dengan Arahan Presiden RI, Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Satuan Tugas Penanganan Covid 19 telah melakukan beberapa upaya penanganan, baik dibidang kesehatan, Penanggulangan Masyarakat Miskin, maupun Pemulihan Ekonomi. Upaya upaya yang dilakukan tidak terlepas dari arahan yang disampaikan Pemerintah, baik Melalui Satuan Tugas Pusat maupun dari kementerian teknis.
“Dalam penanggulangan kemiskinan dan pemulihan Ekonomi sesuai dengan apa yang disampaikan anggota Dewan kita akan segera melakukan Validasi dan Verifikasi Penerima Bantuan Langsung Tunai, yang akan dilakukan secara Periodik agar lebih tepat sasaran” tegas H. Surya.
Selanjutnya dalam bidang Pendidikan Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Pendidikan sejak awal Juli 2020 telah mengeluarkan petunjuk teknis Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam masa Darurat Penyebaran Covid 19 yang bertujuan untuk mencegah dan melindungi warga satuan Pendidikan dari Penyebaran Covid 19.
“Dalam penyelenggaraan Belajar Tatap Muka, kita harus mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2020/2021 di Masa Pandemi Covid 19, pada Prinsipnya Pemerintah Kabupaten Asahan selalu Proaktif dan tetap berupaya dalam mempersiapkan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka,” pungkas Bupati. (Nes)
Posting Komentar
Facebook Disqus