Dilihat kali
TANJUNGPINANG, Realitasnews.com - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Sekdaprov Kepri), H.T.S. Arif Fadilah menghadiri Penandatanganan Kontrak Tender atau Seleksi Dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2021 secara virtual melalui Video Conference (Vidcon).
Dalam Vidcon tersebut, Sekdaprov Kepri menyampaikan amanat Presiden RI untuk Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah agar melakukan percepatan sehingga dikuartal pertama semua paket sudah ditenderkan dan sudah ditandatangi kontrak. Dengan tujuannya bekerja lebih cepat maka dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi tahun 2021 kuartal pertama. Sehingga mengalami reborn (pemulihan kembali).
"Ini penting dalam rangka menggerakan pertumbuhan ekonomi nasional, Presiden mengingatkan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ditahun 2021 harus bekerja lebih cepat lagi, diusahakan biar masih dalam kondisi krisis semangat dan auranya harus berbeda harus pindah ke channel extraordinary," katanya di Ruang Rapat Utama lt. 4 Kantor Gubernur Dompak, Tanjungpinang, Jumat (15/1).
Lebih lanjut, ia mengatakan APBN tahun 2021 di Kementerian PUPR mendapatkan porsi anggaran yang terbesar dengan nilai Rp 1049,8 T, mengingatkan kebijaksanaan anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya unit bagi ekonomi membuat struktur kontruksi nasional kuat kembali.
"Karena itu, Presiden ingin diKementerian PUPR memberikan Multiplier Effect bagi industri yang terkait dengan kontruksi semacam industri baja, besi, semen dan alat berat serta sektor informal seperti pedagang minuman dan makanan," ungkapnya.
Terakhir, H.T.S. Arif Fadilah menuturkan pekerjaan harus cepat bukan berarti mengabaikan tata kelola semua harus transfaran sesuai aturan dan juga paling penting outcomenya betul-betul dijaga agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi nasional.
"Presiden berharap semua itu kuncinya adalah percepatan kita dalam bekerja apalagi dimasa pandemi seperti sekarang. Saat masyarakat banyak kehilangan pekerjaan, cekatan kita mengeksekusi pekerjaan terutama proyek padat karya sangat dinantikan dan sangat membantu meringankan beban masyarakat dalam menyiapkan lapangan pekerjaan," tutupnya.
Sementara itu, Menteri PUPR, Mochamad Basuki Hadimuljono melaporkan dalam menindaklanjuti perintah Presiden RI untuk mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2021, dalam rangka memperkuat dan memepercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN). Seperti yang telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan RI sebanyak 209 paket senilai Rp 2,1 Triliun telah selesai tender dan dikontrak pada bulan Desember 2020, sedangkan 982 paket senilai Rp 12,5 Triliun akan ditandatangi kontrak secara serentak pada hari ini.
"Sejak Oktobet 2020 Kementerian PUPR telah melaksanakan tender atau seleksi dini untuk 3.175 paket dengan nilai total Rp 38,6 triliun. Hingga hari ini telah diselesaikan proses tendernya 1.191 paket senilai 14,6 triliun," ungkapnya.
Untuk tahap selanjutnya, ia menambahkan pada akhir bulan Februari 2021 sebanyak 1.984 paket dengan nilai Rp 24 triliun akan diselesaikan ditandatangi kontraknya, kemudian dibulan Maret 2021 akan pula diselesaikan sebanyak 1.553 paket dengan nilai Rp 10 Triliun.
"Sedangkan sisa untuk penyelesaiannya, akan kami bayarkan untuk segera diselesaikan paling lambat bulan Maret 2021, dan kami perkirakan penyerapan anggaran Kementerian PUPR hingga akhir Januari nanti akan mencapai 14,8 triliun atau sebesar 99 persen dari total pagu DIPA," terang Menteri PUPR. (Mc/AP)
Posting Komentar
Facebook Disqus