Badan Kesbangpol Lingga Gelar Rapat Koordinasi Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2020

Dilihat kali

LINGGA, Realitasnews.com - Pemkab Lingga melalui Badan Kesbangpol Lingga bersama sejumlah unsur OPD dan instansi vertikal menggelar rapat koordinasi penanganan konflik sosial tahun 2020 yang digelar di Markas Kodim 0315/Bintan, Senin, (22/06/2020)

Tampak hadir Sekda Lingga, Kajari, Kapolres, Danlanal, Imigrasi, pimpinan OPD dan Kepala Kemenag Lingga. Kesemuanya merupakan bagian dari anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Bupati Lingga H. Alias Wello dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Lingga H. Armia mengatakan banyak hal terkait perkembangan Kabupaten Lingga saat ini.

"Tujuan diadakan rakor teknis ini dalam rangka persiapan jelang Pilkada. Kita berharap Lingga akan senantiasa aman dan kondusif baik sebelum maupun pasca Pilkada nantinya," kata H. Armia.

Kepala Kodim 0315/Bintan, Kolonel I Gusti Ketut Artha merasa tersanjung karena baru Bupati Lingga yang pertama menginjak kaki di Markas Kodim 0315/Bintan selama beliau menjabat sebagai Dandim 0315/Bintan.

Setelah paparan dari Bupati Lingga, dilanjutkan dengan paparan para pimpinan instansi vertikal. Tentu para pimpinan instansi menyampaikan paparan terkait tugas pokok dan  fungsi  masing-masing.

Kepala Kemenag Lingga H M Nasir, S. Ag,MH menyampaikan 4 isu aktual saat ini. Diantaranya persoalan haji, kerukunan umat beragama, pendidikan wawasan kebangsaan melalui pembinaan usia pranikah, pendidikan madrasah, panduan ibadah dalam situasi kenormalan baru.

Yang pertama yang disampaikannya adalah dampak penundaan keberangkatan haji. Sampai saat ini, 45 orang jamaah haji asal Kabupaten Lingga yang akan berangkat tahun ini dapat menerima dengan ikhlas dan lapang hati atas keputusan pemerintah. Semuanya berkeyakinan ini adalah keputusan terbaik. 

“ Mereka menyadari dengan sepenuh hati ini adalah kehendak Allah SWT. Paling penting adalah penundaan keberangkatan ini untuk kebaikan dan keselamatan semuanya,"ungkap H M Nasir, S. Ag,MH.

Yang kedua, katanya, terkait isu kerukunan umat beragama. Sampai saat ini, kondisi umat beragama dalam kondisi rukun. Melalui pendekatan peran tokoh agama pelaksanaan ibadah selama pandemi berjalan sesuai protokol Kesehatan.

Kemudian yang ketiga disampaikannya tentang wawasan kebangsaan. Isu teraktual saat ini adalah pembahasan RUU HIP. Terkait ideologi Pancasila.

“ Kami sampaikan dalam kegiatan pembinaan usia pranikah. Sasarannya adalah para calon pengantin yang akan membangun rumah tangga. Biar mereka paham tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Untuk kegiatan perdana dalam masa new normal diikuti oleh 54 peserta. Nanti akan dilanjutkan lagi,” katanya.

 

Sedangkan yang keempat adalah terkait persiapan masuk tahun ajaran baru. Ini perlu pembahasan khusus secara bersama. Banyak variabel yang mesti jadi bahan pertimbangan.
 

“Kemarin empat menteri sudah mengeluarkan keputusan bersama, yakni Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri. Untuk Kabupaten Lingga perlu kita bahas terkait kebijakan ini, baik pendidikan umum, madrasah maupun pesantren," jelasnya.

Sedangkan yang terakhir adalah yang kelima, mengenai panduan ibadah dalam memasuki normal baru. Kemenag Lingga sudah mengeluarkan edaran tentang panduan ibadah.

“ Mohon bantuan dan kerjasama dari semua pihak untuk ikut mengawasi implementasi di lapangan. Ujung dari usaha dan kerja bersama ini adalah untuk kebaikan kita semua. Sejatinya, jika semua tatanan kebijakan sudah berjalan dengan baik, niscaya sumber-sumber konflik sosial akan mudah untuk dideteksi dan segera dapat diatasi,"tutupnya.  (JH)

Share