Komisi II DPRD Batam Kecewa Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Masih Jauh Dari Yang Ditargetkan

Dilihat kali

BATAM, Realitasnews.com – Komisi II DPRD Kota Batam mempertanyakan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) lantaran capaian penerimaan dari pajak hiburan hingga memasuki kwartal ke tiga ini masih jauh dari yang ditargetkan.

“ Target distribusi daerah dari pajak sektor hiburan sebesar Rp 76 milyar,- sedang yang terealisasi baru Rp 6 milyar,- capaian penerimaan ini masih jauh dari yang diharapkan padahal ini sat ini sudah masuk pada kwartal ke III, sementara ada 40 wajib pajak,” kata anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Dandis Rajagukguk pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi II DPRD Kota Batam, Selasa (2/7/2019).

RDP itu dipimpin oleh Uba Ingan Galingging dan dihadiri oleh anggota Komisi II DPRD Kota Batam lainnya dr. Idawati Nursanti, Pengawas dan penyidik PTSP Kota Batam, Wilie, Kepala BP2RD, Raja Azmansyah,  managemen dari Pasific/KTV, Aliyus, pihak manegement dari Galaxi harbourbay/KTV, Bejjo, managemen dari Golden Game /Gelandang Permainan, Hengki.

Dandis Rajagukguk juga menyebutkan dalam waktu dekat ini akan hearing dengan Komisi I DPRD Kota Batam terkait perijinan Gelper lantaran tidak ada edukasi pengawasan.

Dikatakannya, terkait SOP pihak instansi terkait harus tegas,  jangan orang datang ke gelanggang permainan bawa anak dan keluarga seolah olah suasana mencekam.

Uba Ingan Sigalingging yang memimpin RDP itu Gelper dan KTV ada aktifitas lain disitu, semetara Perda tahun 2003 perubahan dari Perda 2001, pasal 6 ayat 2 mengatakan pengusaha jasa hiburan yang bersifat khusus yang ditempatkan di kawasan wisata terpadu salah satunya adalah gelanggang bola ketangkasan.

" Menurut saya bola ketangkasan itu adalah bola pimpong disini tidak ada namanya wilayah aparat karena tugas anda itu mengawasi Perda,” katanya.

Ia mengharapkan agar pengusahaan KTV yang terdapat Bola pimpong permainan ketangkasan pihak PTSP harus mengetahui jumlahnya ada berapa, ijin yang dikeluarkan ditempat Rumah Toko (Ruko) ada berapa.

“ Saya mengusulkan kepada Walikota Batam agar PTSP dan BP2RD dapat ikut studi banding ke Genting Island Malaysia, ini penting menurut saya, karena dari sisi pengawasan, pendapatan jauh dari yang diinginkan,” katanya.

Dalam RDP itu, ia mengharapkan agar semua dapat hadir namun yang hadir hanya tiga saja, ini menunjukkan sepertinya ada dugaan yang tidak benar dibelakang.

“ Ada yang tidak termonitor, terkait pajak hiburan untuk itu akan kita akan panggil pemiliknya,” katanya.
(IK/Lian)

Share