Dilihat kali
BATAM, Realitasnews.com – Sering terjadinya pemadaman listrik di Batam membuat Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau gerah. Ketua Komisi III Widiastadi Nugroho saat rapat dengar pendapat dengan pihak Bright PLN Batam, Senin (15/4/2019) mengatakan banyak masyarakat yang mengeluhkan terjadinya pemadaman tersebut.
“Kami selaku wakil rakyat meminta kepada Bright PLN Batam agar mau terbuka kepada kami, apa yang menjadi persoalan sehingga listrik di Batam kerap padam,” kata Widiastadi. Selain itu ia meminta jika memang ada persoalan yang menyebabkan listrik padam, harus segera diselesaikan.
Selain keluhan dari masyarakat, Komisi III disampaikan oleh Widiastadi meminta kepada pihak Bright PLN Batam agar fokus juga jelang dilaksanakannya pemungutan suara 17 April nanti. “Persoalan pemadaman listrik ini harus diantisipasi ketika KPU sedang melakukan perhitungan suara karena mereka menggunakan komputer dalam proses perhitungan suaranya, kalau sempat listrik padam perhitungannya bisa kacau,” ungkap pria yang kerap disapa Mas Iik.
Wakil Ketua Komisi III Surya Makmur Nasution menyampaikan agar Bright PLN Batam mau terus terang dan terbuka mengenai penyebab pemadaman listrik tersebut. Ia mengungkapkan dari beberapa keluhan masyarakat yang ia tampung, rata-rata pemadaman terjadi antara 30 menit hingga tiga jam.
“Jika memang kurang pasokan energinya silahkan disampaikan, nanti kita cari solusinya bersama,” kata Surya Makmur. Selain itu ia meminta kepada pihak Bright PLN Batam agar dapat memprioritaskan pasokan listrik untuk keperluan Pemilu serentak nanti seperti di kantor KPU, Bawaslu serta PPK di kecamatan-kecamatan agar proses rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan dengan komputerisasi bisa berjalan dengan lancar.
Anggota Komisi III Irwansyah juga mengatakan pihak Bright PLN Batam seharusnya bisa mengirimkan surat pemberitahuan sebelum dilaksanakannya pemadaman. “Hal ini agar kami sebagai wakil rakyat khususnya komisi III yang membidangi kelistrikan bisa menjelaskan jika terjadi pemadaman, apa penyebabnya, sampai berapa lama pemadamannya dan lain-lain,” ujar Irwansyah.
Sampai hari ini, menurut Irwansyah pihaknya mengetahui adanya pemadaman listrik setelah adanya keluhan dari masyarakat dan pemberitaan di media. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa kenapa harus melayangkan surat pemberitahuan kepada DPRD karena selama ini masyarakat beranggapan bahwa ketika sering terjadi pemadaman maka pasti akan ada kenaikan tarif dan DPRD adalah yang membahas mengenai kenaikan tarif dasar listrik PLN.
“Kami selaku wakil rakyat meminta kepada Bright PLN Batam agar mau terbuka kepada kami, apa yang menjadi persoalan sehingga listrik di Batam kerap padam,” kata Widiastadi. Selain itu ia meminta jika memang ada persoalan yang menyebabkan listrik padam, harus segera diselesaikan.
Selain keluhan dari masyarakat, Komisi III disampaikan oleh Widiastadi meminta kepada pihak Bright PLN Batam agar fokus juga jelang dilaksanakannya pemungutan suara 17 April nanti. “Persoalan pemadaman listrik ini harus diantisipasi ketika KPU sedang melakukan perhitungan suara karena mereka menggunakan komputer dalam proses perhitungan suaranya, kalau sempat listrik padam perhitungannya bisa kacau,” ungkap pria yang kerap disapa Mas Iik.
Wakil Ketua Komisi III Surya Makmur Nasution menyampaikan agar Bright PLN Batam mau terus terang dan terbuka mengenai penyebab pemadaman listrik tersebut. Ia mengungkapkan dari beberapa keluhan masyarakat yang ia tampung, rata-rata pemadaman terjadi antara 30 menit hingga tiga jam.
“Jika memang kurang pasokan energinya silahkan disampaikan, nanti kita cari solusinya bersama,” kata Surya Makmur. Selain itu ia meminta kepada pihak Bright PLN Batam agar dapat memprioritaskan pasokan listrik untuk keperluan Pemilu serentak nanti seperti di kantor KPU, Bawaslu serta PPK di kecamatan-kecamatan agar proses rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan dengan komputerisasi bisa berjalan dengan lancar.
Anggota Komisi III Irwansyah juga mengatakan pihak Bright PLN Batam seharusnya bisa mengirimkan surat pemberitahuan sebelum dilaksanakannya pemadaman. “Hal ini agar kami sebagai wakil rakyat khususnya komisi III yang membidangi kelistrikan bisa menjelaskan jika terjadi pemadaman, apa penyebabnya, sampai berapa lama pemadamannya dan lain-lain,” ujar Irwansyah.
Sampai hari ini, menurut Irwansyah pihaknya mengetahui adanya pemadaman listrik setelah adanya keluhan dari masyarakat dan pemberitaan di media. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa kenapa harus melayangkan surat pemberitahuan kepada DPRD karena selama ini masyarakat beranggapan bahwa ketika sering terjadi pemadaman maka pasti akan ada kenaikan tarif dan DPRD adalah yang membahas mengenai kenaikan tarif dasar listrik PLN.
Menanggapi hal tersebut Direktur Utama Bright PLN Batam Dadan Kurniadipura meminta maaf atas ketidaknyamanan pelayanan Bright PLN Batam. “Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan pemadaman listrik ini,” kata Dadan.
Ia menjelaskan dari sisi perencanaan Bright PLN Batam memiliki daya yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di Batam, Bintan dan Tanjungpinang. “Namun ada beberapa kendala yakni kerusakan mesin di beberapa pembangkit kami jadi mau tidak mau kami harus melakukan pemadaman bergilir,” jelasnya.
Secara detail ia juga membeberkan sejumlah kerusakan tersebut yakni kerusakan di PLTGU Uncang dan PLTMG DEB Panaran yang mengakibatkan tidak bisa optimal menghasilkan daya listrik. “Dari dua pembangkit tersebut saat ini hanya menghasilkan daya setengah dari kemampuan disaat normal yakni 60 MW di Uncang dan DEB Panaran hanya 40 MW,” terang Dadan.
Selain kerusakan di kedua pembangkit tersebut, PLTU Kasam saat ini hanya mampu menghasilkan daya sebesar 100 MW yang pada saat normal mampu menghasilkan daya hingga 120 MW. “Untuk Kasam memang ada kendala satu mesin trip atau tidak beroperasi,” ungkapnya.
Dari beberapa kendala di pembangkit tersebut saat ini Bright PLN Batam hanya mampu menghasilkan daya total 454 MW sedangkan kebutuhan pada beban puncak mencapai 465 MW.
Namun pihak Bright PLN Batam, dijelaskan oleh Dadan sudah mengantisipasi terkait dengan pelaksanaan pemilu 17 April mendatang. “Kami telah memasang genset di KPU, Bawaslu dan PPK di 11 kecamatan untuk mengantisiapsi jika terjadi pemadaman mendadak,” tambah Dadan.
Selain rapat dengan Bright PLN Batam, Komisi III juga meninjau sejumlah pembangkit yang mengalami kerusakan yakni di PLTGU Uncang dan PLTMG DEB Panaran. Hadir dalam peninjaun tersebut semua anggota Komisi III.
Ia menjelaskan dari sisi perencanaan Bright PLN Batam memiliki daya yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di Batam, Bintan dan Tanjungpinang. “Namun ada beberapa kendala yakni kerusakan mesin di beberapa pembangkit kami jadi mau tidak mau kami harus melakukan pemadaman bergilir,” jelasnya.
Secara detail ia juga membeberkan sejumlah kerusakan tersebut yakni kerusakan di PLTGU Uncang dan PLTMG DEB Panaran yang mengakibatkan tidak bisa optimal menghasilkan daya listrik. “Dari dua pembangkit tersebut saat ini hanya menghasilkan daya setengah dari kemampuan disaat normal yakni 60 MW di Uncang dan DEB Panaran hanya 40 MW,” terang Dadan.
Selain kerusakan di kedua pembangkit tersebut, PLTU Kasam saat ini hanya mampu menghasilkan daya sebesar 100 MW yang pada saat normal mampu menghasilkan daya hingga 120 MW. “Untuk Kasam memang ada kendala satu mesin trip atau tidak beroperasi,” ungkapnya.
Dari beberapa kendala di pembangkit tersebut saat ini Bright PLN Batam hanya mampu menghasilkan daya total 454 MW sedangkan kebutuhan pada beban puncak mencapai 465 MW.
Namun pihak Bright PLN Batam, dijelaskan oleh Dadan sudah mengantisipasi terkait dengan pelaksanaan pemilu 17 April mendatang. “Kami telah memasang genset di KPU, Bawaslu dan PPK di 11 kecamatan untuk mengantisiapsi jika terjadi pemadaman mendadak,” tambah Dadan.
Selain rapat dengan Bright PLN Batam, Komisi III juga meninjau sejumlah pembangkit yang mengalami kerusakan yakni di PLTGU Uncang dan PLTMG DEB Panaran. Hadir dalam peninjaun tersebut semua anggota Komisi III.
Posting Komentar
Facebook Disqus