Dilihat kali
BATAM, Realitasnews.com - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, M Yunus mengatakan Dinas Pendidikan Kota Batam akan memperketat pemberian insentif guru di sekolah swasta.
Ia menyebutkan bahwa Panitia Khusus (Pansus) telah menggelar rapat membahas Ranperda Perubahaan Perda Nomor 4 Tahun 2010, tentang penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam dari Dinas Pendidikan Kota Batam di ruang Serbaguna DPRD Kota Batam, Batam Centre, Batam, Rabu (13/3/2019) lalu.
Dikatakannya dalam rapat Pansus itu yang dibahas masalah gaji guru honor, hal - hal lain untuk memberikan insentif kepada sekolah swasta akan diperketat atau dibatasi diantaranya : setiap sekolah swasta harus menggunakan baju Melayu pada hari Jum'at, dan jika ada sekolah yang tidak bersedia tidak akan mendapat , sekolah swasta harus menggratiskan uang sekolah bagi siswa yang tidak mampu, selain itu juga dibahas tentang guru yang mengajar di sekolah swasta yang gajinya 2/3 UMK diluar tunjungan sertifikasi.
“Untuk tahun ini besaran insentif untuk sekolah swasta sebesar Rp 39 milyar,- angka tersebut bisa saja berubah sebab setiap tahun ada penambahan sekolah baru angka itu bisa mencapai Rp 50 milyar,- hingga Rp 60 milyar,- hanya untuk insentif saja,” katanya
Ia menyebutkan terkait masalah sumbangan tidak boleh menjadi syarat untuk seorang murid untuk diterima saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) artinya dia bayar baru diterima itu tidak boleh. Seharusnyakan yang diterima itu langsung diumumkan baru dia daftar ulang, baru orang tua rapat, artinya ada proses.
Selain itu, katanya, mengenai sumbangan perpisahan setelah kelulusan harus melalui rapat dalam hal ini Komite Sekolah dengan orang tua atau wali murid dan bagi orang tua atau keluarga peserta didik yang tidak mampu harus digratiskan dari sumbangan apapun.
“Perda tersebut lebih dari 36 pasal yang dibahas dan telah berjalan selama 5 bulan. Selanjutnya akan diputuskan dalam rapat paripurna dalam waktu dekat,” Katanya.
(IK/Lian)
Ia menyebutkan terkait masalah sumbangan tidak boleh menjadi syarat untuk seorang murid untuk diterima saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) artinya dia bayar baru diterima itu tidak boleh. Seharusnyakan yang diterima itu langsung diumumkan baru dia daftar ulang, baru orang tua rapat, artinya ada proses.
Selain itu, katanya, mengenai sumbangan perpisahan setelah kelulusan harus melalui rapat dalam hal ini Komite Sekolah dengan orang tua atau wali murid dan bagi orang tua atau keluarga peserta didik yang tidak mampu harus digratiskan dari sumbangan apapun.
“Perda tersebut lebih dari 36 pasal yang dibahas dan telah berjalan selama 5 bulan. Selanjutnya akan diputuskan dalam rapat paripurna dalam waktu dekat,” Katanya.
(IK/Lian)
Posting Komentar
Facebook Disqus