Dilihat kali
BATAM, Realitasnews.com – Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Batam, Tibrani mengharapkan agar Pemko Batam dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) kota Batam supaya memperhatikan koridor lokal atau perusahaan lokal untuk mengkelola Bus Trans Batam (BRT).
Saat ini jumlah BRT yang dimiliki Pemko Batam sebanyak 82 unit. Ke 82 unit BRT itu, 26 unit pengadaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam, 41 unit merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sedangkan 15 unit lagi bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Ke 82 unit BRT itu saat ini dikelola oleh koridor pemenang tender yakni Perum Damri, PT Suluh dan PT Korona.
“50 % BRT itu dikelola oleh Perum Damri dan 50 % lagi oleh Badan Usaha yang bergabung dibawah naungan DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Batam, “ Kata Ketua DPC Organda Kota Batam, Tibrani saat ditemui di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, belum lama ini.
Tibrani yang didampingi oleh Kabid Humas DPC Organda Kota Batam, Jhon Sinaga menyebutkan saat ini di Batam koridor yang aktif ada 8 koridor.
Tibrani yang didampingi oleh Kabid Humas DPC Organda Kota Batam, Jhon Sinaga menyebutkan saat ini di Batam koridor yang aktif ada 8 koridor.
Sesuai masukan dari anggota, kata Tibrani, seharusnya Pemko Batam dalam hal ini Dishub Kota Batam lebih memperhatikan koridor atau badan usaha lokal untuk menghidupkan perekonomian kota Batam.
“ Perum Damri itukan milik Pemerintah dan perusahaan lokal juga harus diperhatikan,” katanya.
Tibrani menyebutkan Perum Damri itu difasilitasi oleh pemerintah sehingga bisa membuka bengkel sendiri dan jika diperhatikan perusahaan lokal juga bisa seperti Perum Damri.
Tibrani menyebutkan Perum Damri itu difasilitasi oleh pemerintah sehingga bisa membuka bengkel sendiri dan jika diperhatikan perusahaan lokal juga bisa seperti Perum Damri.
“Biaya operasional Perum Damri itu, dibebankan dari APBD artinya dari pajak daerah kota Batam yang dipungut dari masyarakat,” katanya.
Jika ada kelemahan dari perusahaan lokal, lanjutnya, pemerintah bisa melakukan pembinaan untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar bisa menggelola BRT tersebut.
“Masukan dari anggota Organda mengharapkan agar Perum Damri tidak menggelolanya hingga 50 % namun harus mengkaryakan koridor lokal supaya dapat berkembang,” katanya.
Perum Damri itu, katanya tugas awalnya untuk merintis dan setelah berkembang dan di daerah tersebut telah memiliki banyak badan usaha, Pemerintah harus memperhatikan badan usaha yang ada di daerah itu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun saat ini Bus Trans Batam telah melayani 8 koridor :
Koridor I Sekupang–Batam Centre, dilayani 12 bus,
Koridor II Tanjung Uncang–Batam Centre, dilayani 6 bus.
Koridor III Sekupang–Jodoh, dilayani 10 unit bus.
Koridor IV Sagulung – Sekupang, dilayani 5 unit bus
Koridor V Jodoh–Batam Centre, dilayani 6.
Koridor VI Tg.Piayu–Batam Centre, dilayani 6 unit bus.
Koridor VII Nongsa–Batam Centre, dilayani 6 bus.
Koridor VIII Punggur–Jodoh, dilayani 6 bus.
Dari rencana pengembangan koridor terdapat 3 koridor yang belum terealisasi yakni, koridor Nongsa-Jodoh, koridor Nongsa-Punggur dan koridor Tembesi-Galang. (IK/Pay)
Koridor I Sekupang–Batam Centre, dilayani 12 bus,
Koridor II Tanjung Uncang–Batam Centre, dilayani 6 bus.
Koridor III Sekupang–Jodoh, dilayani 10 unit bus.
Koridor IV Sagulung – Sekupang, dilayani 5 unit bus
Koridor V Jodoh–Batam Centre, dilayani 6.
Koridor VI Tg.Piayu–Batam Centre, dilayani 6 unit bus.
Koridor VII Nongsa–Batam Centre, dilayani 6 bus.
Koridor VIII Punggur–Jodoh, dilayani 6 bus.
Dari rencana pengembangan koridor terdapat 3 koridor yang belum terealisasi yakni, koridor Nongsa-Jodoh, koridor Nongsa-Punggur dan koridor Tembesi-Galang. (IK/Pay)
Posting Komentar
Facebook Disqus