Dilihat kali
 |
| Fhoto : Istimewa |
BATAM, Realitasnews.com - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Riau, Surya Makmur Nasution menyambut kedatangan delapan orang anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau yang melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Kepri, Selasa (29/01/2019).
Surya Makmur Nasution didampingi Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Riau, Riski Faisal bersama anggota Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah, Widiastadi Nugroho, Saproni dan Joko Nugroho menyambut rombongan Komisi IV DPRD Riau itu di Gedung Graha Kepri, Batam.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Riau, Mas Gaul Yunus selaku ketua rombongan mengatakan tujuan mereka melakukan Kunker ke DPRD Kepri untuk mengetahui implementasi Perda kelistrikan di Provinsi Kepri yang lebih dulu diterapkan ketimbang Riau.
“Di provinsi Riau Perda tentang kelistrikan baru disahkan pada akhir 2018 lalu dan provinsi Kepri telah lebih dulu menerapkan Perda Kelistrikan ,” kata . Wakil Ketua Komisi IV DPRD Riau, Mas Gaul Yunus
Ia menyebutkan provinsi Kepri dianggap sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk dijadikan sebagai tolak ukur penerapan Perda kelistrikan melihat wilayah di Kepri yang terdiri dari pulau – pulau.
“ Kondisi geografis provinsi Kepri terdiri dari pulau-pulau sudah tentu tingkat kesulitan di Kepri ini dalam membangun jaringan kelistrikannya cukup tinggi,” ujarnya.
Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Riau, Manahara Manurung menanyakan rencana realisasi pada tahun 2019 terkait pemasangan listrik khususnya di daerah terpencil seperti di pulau – pulau.
Manahara Manurung menyebutkan bahwa untuk tahun 2019 ini program Pemerintah Pusat terkait kelistrikan harus terealisasi di seluruh daerah termasuk di pulau – pulau terpencil, jadi kami ingin mengetahui bagaimana Perda tersebut mengatur tentang kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan penyedia tenaga listrik.
Berbeda dengan Almainis yang juga anggota Komisi IV DPRD Riau, ia menanyakan tentang prioritas pembangunan jaringan listrik yang diterapkan oleh Pemprov Kepri yang terdiri dari pulau-pulau yang sudah tentu ada pulau yang penduduknya padat dan ada yang sedikit dan yang mana lebih diprioritaskan.
“ Kondisi geografis provinsi Kepri terdiri dari pulau-pulau sudah tentu tingkat kesulitan di Kepri ini dalam membangun jaringan kelistrikannya cukup tinggi,” ujarnya.
Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Riau, Manahara Manurung menanyakan rencana realisasi pada tahun 2019 terkait pemasangan listrik khususnya di daerah terpencil seperti di pulau – pulau.
Manahara Manurung menyebutkan bahwa untuk tahun 2019 ini program Pemerintah Pusat terkait kelistrikan harus terealisasi di seluruh daerah termasuk di pulau – pulau terpencil, jadi kami ingin mengetahui bagaimana Perda tersebut mengatur tentang kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan penyedia tenaga listrik.
Berbeda dengan Almainis yang juga anggota Komisi IV DPRD Riau, ia menanyakan tentang prioritas pembangunan jaringan listrik yang diterapkan oleh Pemprov Kepri yang terdiri dari pulau-pulau yang sudah tentu ada pulau yang penduduknya padat dan ada yang sedikit dan yang mana lebih diprioritaskan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Riau, Surya Makmur Nasution menjelaskan bawha provinsi Kepri memiliki 2.408 pulau baik yang sudah dihuni maupun yang masih kosong.
Pulau yang berpenghuni sebanyak 316 pulau dan sebanyak 60 pulau telah dialiri listrik dan provinsi Kepri akan menargetkan tahun 2019 ini seluruh pulau-pulau yang berpenghuni tetapi belum dialiri listrik akan segera direalisasikan.
Diprovinsi Kepri ini, katanya, selain PT PLN persero sebagai penyedia tenaga listrik ada juga pihak swasta yang disebut Usaha Penyedia Tenaga Listrik (UPTL) dan ada 8 UPTL yang yang menjamin ketersediaan tenaga listrik di Kepri ini.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan Perda yang mengatur mengenai kelistrikan di Kepri tertuang dalam Perda Nomor 05 Tahun 2017.
Ia menyebutkan didalam Perda itu diatur tentang kewenangan kepala daerah provinsi untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan kepada masyarakat yang belum teraliri listrik.
Diprovinsi Kepri ini, katanya, selain PT PLN persero sebagai penyedia tenaga listrik ada juga pihak swasta yang disebut Usaha Penyedia Tenaga Listrik (UPTL) dan ada 8 UPTL yang yang menjamin ketersediaan tenaga listrik di Kepri ini.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan Perda yang mengatur mengenai kelistrikan di Kepri tertuang dalam Perda Nomor 05 Tahun 2017.
Ia menyebutkan didalam Perda itu diatur tentang kewenangan kepala daerah provinsi untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan kepada masyarakat yang belum teraliri listrik.
Ia juga mengatakan karakteristik wilayah Kepulauan Riau dengan Riau sangatlah berbeda sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan infrastruktur kelistrikan sangatlah berbeda.
Wilayah provinsi Kepri, lanjutnya, terdiri dari pulau – pulau sehingga sangat sulit dalam membangun jaringan listrik berbeda dengan di Riau yang bisa dilakukan dengan sambungan kabel.
Dalam Perda tersebut, katanya, sudah dijelaskan tentang penerapan tarif tenaga listrik di Kepri ini.
Namun Irwansyah juga mengatakan ada beberapa UPTL yang sampai saat ini belum terjamah mengenai tarif tenaga listrik karena berbenturan dengan industrial.
Kabid Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Marzuki yang ikut menyambut Kunker anggota DPRD Riau itu mengatakan bahwa Pemprov Kepri optimis pada tahun 2019 ini semua pulau yang berpenghuni akan teraliri listrik sepenuhnya.
Ia menyebutkan pemprov Kepri saat ini fokus pada desa – desa atau pulau yang belum teraliri listrik dengan memindahkan mesin-mesin genset dari pulau yang sudah teraliri listrik PLN ke pulau yang memang belum tersentuh oleh PLN.
(Red)
Wilayah provinsi Kepri, lanjutnya, terdiri dari pulau – pulau sehingga sangat sulit dalam membangun jaringan listrik berbeda dengan di Riau yang bisa dilakukan dengan sambungan kabel.
Dalam Perda tersebut, katanya, sudah dijelaskan tentang penerapan tarif tenaga listrik di Kepri ini.
Namun Irwansyah juga mengatakan ada beberapa UPTL yang sampai saat ini belum terjamah mengenai tarif tenaga listrik karena berbenturan dengan industrial.
Kabid Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Marzuki yang ikut menyambut Kunker anggota DPRD Riau itu mengatakan bahwa Pemprov Kepri optimis pada tahun 2019 ini semua pulau yang berpenghuni akan teraliri listrik sepenuhnya.
Ia menyebutkan pemprov Kepri saat ini fokus pada desa – desa atau pulau yang belum teraliri listrik dengan memindahkan mesin-mesin genset dari pulau yang sudah teraliri listrik PLN ke pulau yang memang belum tersentuh oleh PLN.
(Red)
Posting Komentar
Facebook Disqus