Dilihat kali
“Untuk mengatasi minimnya sarana dan sarana sekolah Pemko Batam harus membuat perencanaan yang matang dan harus berani membeli lahan untuk pendidikan yang saat ini masih minim," kata Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kepri, Lagat Siadari saat melakukan Kajian sistemik pelayanan publik tahun 2018 yang digelar di Gran Indonesia Hotel, Nagoya, Batam, Kamis, (28/06/2018)
Kajian itu dilaksanakan untuk membahas Penyediaan Standard Prasarana ruangan belajar mengajar mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Batam.
Lagat menilai salah satu indikator keberhasilan untuk mensukseskan program pendidikan nasional yang berkelanjutan dan berkualitas yaitu dengan membangun ketersedian sarana dan prasarana.
“ Kelengkapan sarana dan prasaran di sekolah itu dapat meningkatkan proses belajar mengajar dan dapat menciptakan siswa-siswi yang yang berprestasi baik itu di sekolah maupun di kehidupan bermasyarakat,” katanya.
Ia menyebutkan berdasarkan kajian Laporan Sistemik Pelayanan Publik Tahun 2018 jumlah SD Negeri sebanyak 144 sekolah, Swasta 200 sekolah , dan Tingkat Pendidikan SMP Negeri 57sekolah dan Swasta 87 sekolah.
Ditempat yang sama (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan, Permasalahan dengan daya tampung ketersedian di sekolah negeri maupun swasta, tanggung jawab bukan hanya pada Pemerintah Daerah.
Masyarakat juga berperan aktif, dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Dimana saat ini 41.68 % terdapat sekolah Negeri dan selebihnya Swasta.
"Selain itu, Kita juga sudah memberikan himbauan kepada sekolah swasta, untuk memberikan keringan kepada siswa yang kurang mampu," katanya pada pertemuan tersebut yang dihari juga oleh Dewan Pendidikan, Diskominfo dan Stackholder terkait lainnya.
(IK/Lian)
Posting Komentar
Facebook Disqus