Dilihat kali
BATAM, Realitasnews.com – Angota Komisi IV DPRD Kota Batam, Ricky Indrakari mempertanyakan Direktur RSUD Embung Fatimah, drg Ani Dewiyana kapan bisa mengeluarkan Surat Edaran yang menjelaskan bahwa RSUD Embung Fatimah sudah siap untuk melayani kesehatan masyarakat Kota Batam.
“Kapan ibu bisa buat Surat Edaran yang menerangkan RSUD Embung Fatimah sudah siap melayani masyarakat dan obat obatan sudah tersedia dan para dokter spesialisnya sudah pada oke semua,” tanya anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Ricky Indrakari kepada Direktur RSUD Embung Fatimah, drg Ani Dewiyana saat Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak RSUD Embung Fatimah dan dan Pihak BPJS Kesehatan serta Dinas Kesehatan Kota Batam di ruang Komisi IV DPRD Kota Batam, Batam Centre, Batam pada Jumat sore (19/1/2018).
Menyikapi hal tersebut Direktur RSUD Embung Fatimah, drg Ani Dewiyana menyebutkan mengenai pelayanan ia harus mengetahui seluruh E catalog perobatan yang ada di apotik rumah sakit yang dipimpinnya.
“Satu sisi memang gampang tetapi masih banyak sisi lain yang harus kami selesaikan pak,” jawab Ani.
Mengenai entri E Katalog, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Embung Fatimah, Nono menyebutkan dari informasi Farmasi yang mereka terima dari 700 E catalog yang dibutuhkan baru sekitar 400 item E Katalog yang terisi.
“Dari 3 hari yang lalu kita sudah entri E Katalog dari 700 item dari instalasi Farmasi baru 400 item yang baru masuk ke dalam daftar E Katalog,” kata Nono.
“Dari 3 hari yang lalu kita sudah entri E Katalog dari 700 item dari instalasi Farmasi baru 400 item yang baru masuk ke dalam daftar E Katalog,” kata Nono.
Ia mengatakan jika hutang belum dibayar ke Vendor maka mereka akan mengclosenya, seperti di PT APL pihak RSUD Embung Fatimah masih memiliki hutang yang belum dibayar , jika sudah disclose maka harus dicari alternative lain
Di PT Tempo ada masalah, sisa hutang RSUD Embung Fatimah ada sebesar Rp 420 juta baru terbayar sebesar Rp 101 juta sama Rp 188 juta dan ada sisa Rp 138 juta.
PT APL dan PT Tempo, katanya, pernah memanggil mereka untuk datang ke RSUD Embung Fatimah PT APL meminta jaminan hutang RSUD sebesar Rp 700 juta,- harus dibayar.
“ Mereka meminta jaminan agar hutang obat terdahulu harus dibayar terlebih dahulu,” jelasnya.
Jadi lanjutnya, RSUD Embung Fatimah bisa aman jika telah membayar hutang hutang terdahulu. Ia mengatakan untuk menyediakan obat obatan membutuhkan dana sekitar Rp 20 miliar.
Di PT Tempo ada masalah, sisa hutang RSUD Embung Fatimah ada sebesar Rp 420 juta baru terbayar sebesar Rp 101 juta sama Rp 188 juta dan ada sisa Rp 138 juta.
PT APL dan PT Tempo, katanya, pernah memanggil mereka untuk datang ke RSUD Embung Fatimah PT APL meminta jaminan hutang RSUD sebesar Rp 700 juta,- harus dibayar.
“ Mereka meminta jaminan agar hutang obat terdahulu harus dibayar terlebih dahulu,” jelasnya.
Jadi lanjutnya, RSUD Embung Fatimah bisa aman jika telah membayar hutang hutang terdahulu. Ia mengatakan untuk menyediakan obat obatan membutuhkan dana sekitar Rp 20 miliar.
" Obat- obatan ada senilai Rp 20 miliar, November 2017 lalu baru membayar Rp 7,8 miliar sisanya hampir sekitar Rp 13 miliar lagi," jelasnya.
Dari tahun sebelumnya obat atau Bahan Habis Pakai (BHP) membutuhkan anggaran sebesar Rp 13,6 miliar. Dana untuk BHP keperluan tahun 2017 lalu seharusnya Rp 5,7 miliar dan dana yang tersedia hanya sekitar Rp 4,4 miliar.
Itu hanya dana BHP saja belum masuk untuk Ortepedi jika ikut dengan dana Ortopedi maka membutuhkan biayanya sebesar Rp 13,6 miliar.
Ia mengatakan pada management tahun yang lalu tidak mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kementerian Kesehatan jadi untuk tahun 2018 ini RSUD Embung Fatimah tidak mendapatkan dana bantuan dari Kementerian Kesehatan namun untuk tahun 2019 mudahan mudahan RSUD Embung Fatimah mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan sekitar Rp 80 miliar hingga Rp 110 miliar .
“ Pihak management terdahulu tidak mendesknya pak sehingga tahun ini tidak dapat, namun saya mendesknya jika disetujui pengajuan kita maka dana itu akan diturunkan pada Maret 2019 mendatang,” kata Nono
Menyikapi hal tersebut, Ricky mempertanyakan bagaimana mencari dana lantaran kondisi RSUD Embung Fatimah kondisinya saat ini darurat. Nono mengatakan jika hendak mengajukan dana talangan ke pusat mengingat kondisi RSUD Embung Fatimah saat ini darurat maka harus ada surat dan ditanda tangani oleh Walikota Batam.
Nono menyebutkan untuk waktu 10 bulan kedepan RSUD Embung Fatimah diperhitungkan membutuhkan obat sebesar Rp 9,2 miliar dan jika dihitung dengan biaya obat kanker maka dibutuhkan dana sebesar Rp 19,9 miliar.
“Jadi tolonglah dibantu memikirkannya agar RSUD Embung Fatimah mendapat talangan dana khusus untuk menutupi hutang yang lama supaya RSUD Embung Fatimah bisa beroperasi normal,” jelasnya.
(Lian)
Dari tahun sebelumnya obat atau Bahan Habis Pakai (BHP) membutuhkan anggaran sebesar Rp 13,6 miliar. Dana untuk BHP keperluan tahun 2017 lalu seharusnya Rp 5,7 miliar dan dana yang tersedia hanya sekitar Rp 4,4 miliar.
Itu hanya dana BHP saja belum masuk untuk Ortepedi jika ikut dengan dana Ortopedi maka membutuhkan biayanya sebesar Rp 13,6 miliar.
Ia mengatakan pada management tahun yang lalu tidak mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kementerian Kesehatan jadi untuk tahun 2018 ini RSUD Embung Fatimah tidak mendapatkan dana bantuan dari Kementerian Kesehatan namun untuk tahun 2019 mudahan mudahan RSUD Embung Fatimah mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan sekitar Rp 80 miliar hingga Rp 110 miliar .
“ Pihak management terdahulu tidak mendesknya pak sehingga tahun ini tidak dapat, namun saya mendesknya jika disetujui pengajuan kita maka dana itu akan diturunkan pada Maret 2019 mendatang,” kata Nono
Menyikapi hal tersebut, Ricky mempertanyakan bagaimana mencari dana lantaran kondisi RSUD Embung Fatimah kondisinya saat ini darurat. Nono mengatakan jika hendak mengajukan dana talangan ke pusat mengingat kondisi RSUD Embung Fatimah saat ini darurat maka harus ada surat dan ditanda tangani oleh Walikota Batam.
Nono menyebutkan untuk waktu 10 bulan kedepan RSUD Embung Fatimah diperhitungkan membutuhkan obat sebesar Rp 9,2 miliar dan jika dihitung dengan biaya obat kanker maka dibutuhkan dana sebesar Rp 19,9 miliar.
“Jadi tolonglah dibantu memikirkannya agar RSUD Embung Fatimah mendapat talangan dana khusus untuk menutupi hutang yang lama supaya RSUD Embung Fatimah bisa beroperasi normal,” jelasnya.
(Lian)
Posting Komentar
Facebook Disqus