Ads (728x90)


postviews postviews postviews

Dilihat kali

Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Labuhanbatu bersama Koalisi Independent Anti Mafia Terstruktur (KIAMaT) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Senin (13/11/2017).(Realitasnews.com/Porden Naibaho,SH.)
RANTAUPRAPAT,Realitasnews.com - Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Labuhanbatu bersama Koalisi Independent Anti Mafia Terstruktur (KIAMaT) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Senin (13/11/2017).

Para pendemo menuntut supaya pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu supaya bertindak jujur dan adil,benar dan transparan dalam melaksanakan proses hukum terhadap dugaan mark up biaya pemasangan WIFI dan jaringan telekomunikasinya di 75 desa se-Kabupaten Labuhanbatu dari taksiran harga di Sumatera Utara Rp.15 juta,- - Rp.17 juta, per desa menjadi Rp.40.juta,- yang menggunakan Dana Desa Tahun 2017.

Aksi demonstrasi tersebut menuntut Kejaksaan mengusut secara tuntas kasus dugaan mark up tower Wifi di 75 Desa se Labuhanbatu.

"Harus diusut sampai tuntas keterlibatan semua pihak termasuk jikapun ada keterlibatan anak Bupati," kata Ishak penanggung jawab aksi dalam orasinya.

Dibeberkanya bahwa mereka selaku Pospera adalah relawan Jokowi yang bertugas sebagai mata, telinga dan hati Presiden Jokowi dalam mengawal Pembangunan.

Sehingga mereka kecewa jika Labuhanbatu sejak dipimpin oleh Bupati yang merupakan kader PDI Perjuangan terkesan bobrok akibat adanya isu Korupsi yang menyeret-nyeret keluarga Bupati.

Bahkan Ishak mengecam adanya isu yang beredar di Labuhanbatu bahwa pihak Bupati kerap menjual-jual nama poltisi PDI Perjuangan di Senayan agar bisa lepas dari jeratan hukum, khususnya korupsi.

"Jangan jual-jual nama Trimedya, saya merupakan juru Kampanye Trimedya di Labuhanbatu,"kata Ishak lagi.

Dalam aksi tersebut, Ishak menuntut agar pihak kejaksaan secara tuntas dan maksimal mengusut dugaan korupsi tower Wifi, karena mereka akan terus melakukan pengawalan terhadap kasus tersebut.

Selain mendesak pengusutan tower WiFi oleh pihak Kejaksaan, para demonstran juga membeberkan adanya indikasi korupsi lainya ditubuh Pemkab Labuhanbatu seperti adanya dugaan korupsi pembelian 2 buah kacamata istri Bupati yang nilainya sebesar Rp 7,9 juta diambil dari kas Setdakab Labuhanbatu. "Apa boleh istri Bupati pakai uang negara beli kacamata,?" teriaknya.

Tidak memakan waktu lama berorasi di depan kantor Adhyaksa, pihak demonstran akhirnya diajak masuk ke ruang Kepala Kejaksaan Negeri, sebanyak lima orang pendemo akhirnya bertemu dengan Kepala Kejaksaan Setyo Pranoto SH.

Diruangan tersebut para aktivis ini, berdialog dengan Kajari terkait penuntasan kasus hukum tower Wifi dan sejumlah dugaan korupsi lainnya yang terjadi di tubuh Pemkab Labuhanbatu. Seperti dugaan adanya penggunaan uang kas daerah yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Para demosntran kemudian menyerahkan laporan secara resmi kepihak kejaksaan disertai foto copy pembelian kaca mata istri Bupati Labuhanbatu.

Dalam pertemuan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Setyo Pranoto,SH berjanji akan menindak lanjuti seluruh tuntutan para aktivis, terkhusus soal pembelian kacamata dihadapan pendemo Kajari memerintahkan Kepala Seksi Intelijen Ricardo Marpaung segera meindaklanjuti laporan tersebut.

Bahkan Kajari juga mengapresiasi masyarakat Labuhanbatu khususnya para aktivis yang bersedia mengawal penegakan hukum di Labuhanbatu, agar terhindar dari intervensi-intervensi pihak tertentu.

"Kejaksaan akan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan undangan yang berlaku," tandas Kajari.

(Porden Naibaho,SH).

Posting Komentar

Disqus