Dilihat kali
BATAM, Realitasnews.com - Pusat Pengelola Data dan Sistem
Informasi (PDSI) Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Business Gathering
bersama 38 Kementerian/Lembaga (K/L) Pusat dan Daerah di Borobudur Hotel,
Jakarta, Rabu pagi. (8/11/2017).
Mengangkat thema "Peran BP
Batam dalam rangka mendukung penyimpanan data instansi Pemerintah"
kegiatan tersebut digagas sebagai upaya dukungan BP Batam terhadap program
pemerintah sesuai Perpres nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan
sistem elektronik.
Kepala Pusat PDSI BP Batam Yuda
Gunadi menyambut baik kegiatan business gathering dilakukan pihaknya. Ia
menyebutkan data centre sebagai penyimpanan dan pengolahan data kedepan adalah
pilihan tepat bagi setiap instansi maupun koorporasi.
"Kegiatan ini digagas untuk
dapat meningkatkan sinergi diantara kementerian/lembaga pemerintah yang menjadi
mitra kami untuk terus berkembang terutama dalam hal penerapan integrated
e-goverment berbasis IT," katanya
.
Lebih lanjut ia menjelaskan data
center akan menjadi hal yang dibutuhkan untuk backup dan penyimpanan data
seiring isu perkembangan teknologi global. Menurutnya dibutuhkan teknologi
software kekinian seperti sistem komputasi cloud, performa security, dan
skalabilitas jaringan dalam melayani segala kebutuhan dalam penerapan
e-goverment.
"BP Batam berupaya menjadi
solusi dalam kebutuhan digital pemerintah dengan segala fasilitas dimiliki
seperti cloud computing, back up centre, training centre hingga SDM
terampil," ungkapnya.
Sementara itu Dewan TIK Nasional
(Wantiknas) yang bertindak selaku narasumber, Garuda Sugardo menyampaikan
penting bagi sebuah instansi memindai informasi-informasi dan data strategis ke
dalam pusat data sesuai dengan dasar peraturan yang ada.
Garuda menyebutkan saat ini BP Batam
memiliki data centre dimana merupakan salah satu data centre milik pemerintah
yang memiliki kondisi terlengkap. Ia menjelaskan pasca moratorium pembangunan
data center mengacu pada Perpres No. 96 tahun 2014 tentang Rencana Pita lebar
Indonesia bahwa data center BP Batam merupakan langkah tepat Pemerintah yang
harus didukung bersama.
“Moratorium merupakan langkah tepat
untuk berhemat dan melakukan efisiensi” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dengan adanya
moratorium ini, negara bisa berhemat. “bila semua Kementerian dan Daerah
melanjutkan membangun data center, maka akan terjadi pemborosan hingga mencapai
14 triliun rupiah. Data centre yang kita miliki saat ini sudah cukup memadai
untuk dimaksimalkan fungsinya oleh K/L”, sambung Garuda yang sudah malang melintang
di dunia telekomunikasi di Indonesia.
Wantiknas menyarankan agar Indonesia
memiliki sosok National Government Chief Information Officer (NG-CIO) yang
salah satunya bertugas untuk menentukan langkah strategis TIK untuk
pemerintahan serta menjembatani sektor bisnis dan teknologi.
(R/Lian)
Posting Komentar
Facebook Disqus