Dilihat kali
BATAM, Realitasnews.com – Sejak menjabat menjadi Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro bersama enam deputinya telah mampu meningkatkan angka investasi di kota Batam. Dari Januari hingga bulan September 2017 Investasi di kota Batam sesuai data dari BKPM dan BPS provinsi Kepri sudah mencapai 765 juta US Dolar.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro kepada sejumlah awak media saat menggelar konfersi pers di ruang marketing Bifza BP Batam yang didampingi oleh enam deputy BP Batam pada Rabu (18/10/2017).
Ia mengatakan bahwa angka itu diperkirakan akan naik hingga akhir tahun 2017 ini bisa mencapai 800 juta US Dolar.
Capaiannya itu , dikatakannya, sesuai dengan target yang disampaikannya kepada kepada Kepala Badan Koordinasi Pengembangan Modal (BKPM) RI saat peluncuran Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK) tahap II di Kepri dan penandatanganan MoU pada tanggal 3 Februari 2016 lalu.
Ia mengatakan bahwa sejak tahun 1971 yakni ketika Batam dibuka oleh mantan presiden RI BJ Habibie jumlah investasi tahun 2017 ini merupakan investasi yang tertinggi.
“Investasi sebesar Rp 765 juta US Dolar ini merupakan angka yang paling tinggi sejak berdirinya BP Batam dan ini bukan angka dari Hatanto melainkan angka dari BKPM loh,” tegasnya.
Ia menyebutkan tinggiinya investasi di Batam tahun ini merupakan implementasi dari program Ijin Investasi 3 Jam (I 23J).
Hatanto juga menyebutkan sebelum Kepres 91 Oktober 2017 diterbitkan oleh Presiden RI yang mana pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 mengamanahkan di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) untuk mempermudah perijinan namun sebelum Kepres itu diterbitkan BP Batam telah menerapkannya dengan meluncurkan program I23J dan KILK.
“Setahu saya sejak Kepres tersebut diterbitkan belum ada provinsi yang menerapkan hanya Batam yang telah menerapkannya,” katanya.
BP Batam, katanya, dalam waktu 3 jam dapat menerbitkan delapan perijinan dengan program I23J ini. Program I23J ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya lahannya untuk itu BP Batam meluncurkan KILK.
Terkait mengenai lahan, dikatakannya, sebelum datang ke Batam sesuai berita di media sesuai komentar dari pejabat pusat bahkan Luhut Panjaitan mengatakan bahwa di Batam banyak mafia lahan.
“Setelah kami telusuri bahwa memang benar bahwa di Bata mini ada 7.000 hektar lebih lahan bermasalah llahan itu telah dialokasikan namun belum dibangun,” jelasnya.
Hal lain birokrasi yang telah dipotong BP Batam, lanjut hatanto, adalah penyederhanaan proses ijin ekspor dan import barang. “Dulunya setiap perusahaan hendak mengekspor barang produksinya proses ijinnya dapat diselesaikan selama 14 hari kerja dan 16 proses namun saat ini 10 proses perijinannya sudah dipotong menjadi 6 proses saja dan diselesaikan selama 4 hari kerja,” katanya.
Sesuai data dari BKPM dan BPS provinsi Kepri tahun 2017 ini bahwa nilai ekspor dan impor barang di kota Batam meningkat, untuk ekspor naik sebesar 22 persen dan import naik sebesar 23 persen.
“Dalam prinsipnya kita menginginkankan bagaimana setiap perusahaan itu surplus lantaran dengan surplus itu kita menghasilkan devisa,” katanya.
Sejak tahun 2007 lalu Otorita itu dirubah menjadi Badan Layanan Umum dan diberikan taget yang namanya disebutkan Indicator Kinerja Utama (IKU) dan sebagai Badan Layanan Umum Pemerintah Pusat menginginkan agar BP Batam meningkatkan investasinya dari 400 juta US Dolar tahun 2016 lalu ditargetkan menjadi 558 juta US Dolar.
“Namun BP Batam sejak Januari hingga 1 Septmber 2017 nilai Investasi sudah naik menjadi 765 juta US Dolar,” tegasnya.
(IK/lian)
Posting Komentar
Facebook Disqus