Dilihat kali
 |
| DPRD Kepri Menerima Kunjungan KNPI Batam (Fhoto : Realitasnews.com) |
TANJUNG PINANG, Realitasnews.com - DPRD Kepri
menjamin rencana kenaikan tarif listrik di Kota Batam sudah sesuai mekanisme.
Namun demikian, Wakil Ketua DPRD Amir Hakim Siregar menyadari keputusan
menaikkan tarif listrik ini merupakan kebijakan sulit yang harus diambil.
Karena,
jika tidak kedepan, kelistrikan kita akan lebih sulit. “Kita tentu tidak ingin
kelistrikan kita seperti PLN Tarakan yang tutup. Karena jika sampai tutup, yang
rugi tentunya kita semua,” kata Amir Hakim saat menerima kunjungan Komite
Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Batam, Selasa (14/3/2017).
Namun
demikian, Ia berkomitmen kenaikan listrik ini tetap memperhatikan dampak
keadilan sosialnya.
“Kami kemarin minta agar jangan sampai misalnya, masyarakat
diberatkan dengan kenaikan tarif listrik ini,” jelas Amir.
Hal
ini diamini, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. Ia menilai pembahasan yang nyaris
setahun dan mengundang kajian dari berbagai pihak untuk membahas kenaikan tarif
ini menunjukkan DPRD berhati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi.
“Meskipun kami sudah mengeluarkan rekomendasi,
jika memang tidak sesuai, bisa kita koreksi bersama-sama,” katanya.
Ia menambahkan bahwa tarif listrik yang baru
ini masih dibawah tarif listrik nasional. Dan jika pun naik tidak akan
memberatkan masyarakat. “Kalau kita lihat, kenaikan ini jika dikonversi dalam
rupiah tidak terlalu besar bagi masyarakat. Jadi tidak terlalu memberatkan,”
kata Jumaga.
Ketua
KNPI Batam, Kadarisman sepakat dengan DPRD untuk menyelamatkan PLN sekaligus
menjamin Batam tetap terang benderang. Namun ia berharap, niat untuk
menerangkan Batam bisa dibantu pihak swasta lainnya.
Untuk
diketahui, saat ini ada pemegang ijin usaha penyaluran tenaga listrik di Batam
yang menjual listrik ke perusahaan. Seharusnya, pemegang ijin usaha ini juga
ikut menyalurkan listriknya kemasyarakat tidak mampu.
“Jika mereka ikut
menyalurkan listriknya, PLN akan berkurang bebannya,” kata Kadarisman.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Sahat Sianturi
menyambut baik usul tersebut. DPRD Kepri, katanya dalam masa sidang kedua ini
akan mengusulkan perda kelistrikan. Perangkat hukum inilah yang nantinya akan
mengatur penyaluran listrik bagi pemegang ijin usaha tersebut.
Anggota
Fraksi PKS, Abdulrahman juga mengatakan bahwa pihaknya juga telah meminta
kepada PLN untuk memberikan jaminan pelayanan prima. “Kami berharap tidak ada
lagi pemadaman listrik jika tarif PLN dinaikkan. Ini yang kami minta
kepastiannya,” kata Abdulrahman.
Surya
Makmur dari fraksi Demokrat mengatakan mengatakan bahwa dalam undang-undang
disebutkan bahwa PLN dimungkinkan memperoleh keuntungan yang dibatasi tidak
lebih dari delapan persen. Dan untuk saat ini, jika tarif diberlakukan PLN akan
mendapat keuntungan sebesar 2,89 persen. (R/Pay)
Posting Komentar
Facebook Disqus