DPRD Kabupaten Tegal dan DPRD Jambi Kunker Ke DPRD kota Batam

Dilihat kali

 

Anggota DPRD Kabupaten Tegal Dan DPRD Jambi Menggelar Kunker Ke DPRD Batam ( Fhoto : Istimewa) 

BATAM, Realitasnews.com – Angka kematian ibu hamil di Batam masih cukup tinggi hal ini disebabkan kondisi geografis kota Batam yang memiliki banyak pulau-pulau sehingga kerap para ibu ibu hamil yang dievakuasi dari pulau ke rumah sakit yang ada di kota Batam sering terlambat  ditangani oleh medis sehingga menyebabkan ibu hamil tersebut meninggal dunia.

Hal ini disampaikan anggota Komisi I DPRD Batam, Musofa ketika menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi III dan Komisi IV DPRD kabupaten Tegal serta anggota komisi IV DPRD kota Jambi di ruang Serbaguna DPRD Batam, Kamis ( 16/2/2017).

Pemaparan tingginya angka kematian ibu hamil di kota Batam dijelaskan Musofa menjawab pertanyaan pimpinan rombongan DPRD kabupaten Tegal, Rustoyo dimana salah satu agenda Kunker mereka adalah ingin konsultasi penanganan medis untuk menurunkan angka kematian terhadap ibu hamil.

Selain itu agenda Kunker DPRD kabupaten Tegal ini adalah untuk berkonsultasi masalah dan Infrastruktur kota Batam. Masalah pendidikan yang ingin dipelajari oleh anggota DPRD kabupaten Tegal ini adalah bagaimana penanganan guru guru honorer dan guru swasta di kota Batam.

Sementara itu pimpinan rombongan komisi IV DPRD kota Jambi, Arifin mengatakan Kunker mereka ke DPRD kota Batam untuk berkonsultasi atau berdiskusi terkait masalah Ketenagakerjaan dan penerapan PP nomor 78 tahun 2016.

Penanganan tenaga medis, dikatakan Musofa, seluruh fraksi DPRD kota Batam telah menganjurkan kepada Pemko Batam khususnya Dinas Kesehatan kota Batam agar menempatkan tenaga medis di pulau pulau. Penempatan tenaga medis di pulau pulau tersebut mengutamakan orang tempatan. Hal ini sesuai hasil dari reses beberapa Fraksi DPRD Batam bahwa tenaga medis yang berasal dari luar pulau jika ditempatkan di pulau kebanyakan tidak betah.

Terkait masalah pendidikan khususnya penanganan guru guru honorer dan guru swasta Musofa menjelaskan bahwa guru honorer di kota Batam saat ini memang cukup banyak dan sebagian guru honorer ditangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.

“Honor para guru honor berkurang lantaran anggaran di Dinas Pendidikan Kota Batam berkurang dan guru honorer di Kota Batam mendapat tunjangan dari Pemerintah,” katanya.

Untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) pemko Batam masih terus membantunya. Namun pembangunan sekolah pemko Batam kerap kesulitan lantaran masalah lahan yang berwenang BP Batam.

“Kebanyakan sekolah di Bata mini berada di bukit dan dekat dengan jurang lantaran lahan datar sudah dialokasikan BP Batam kepada pengembang,” jelasnya.

Masalah infrastruktur, dikatakan Musofa, menjadi prioritas Walikota Batam dan berencana menyaingi Negara Singapura sehingga infrastruktur dan tata ruang sangat dimaksimalkan saat ini.

Pembangunan infrastruktur di kota Batam anggaran ditopang oleh Pemko Batam dan BP Batam.

(lian)

Share