DPRD Batam Himbau BP Batam Selalu Koordinas Jika Memberikan HPL

Dilihat kali

Ketua Komisi I DPRD Batam, NyangYang Haris Pratimura Memimpin RDP Gabungan Dengan Komisi III DPRD Batam, Sebelah Kananya Anggota Komisi I, Nono Hadi Siswanto ( Fhoto : realitasnews.com)

BATAM, Realitasnews.com – Komisi I DPRD Batam himbau agar BP Batam selalu koordinasi dengan DPRD Batam jika hendak memberikan Hak Penggunaan Lahan (HPL) kepada pengembang, pasalnya setiap persoalan yang timbul warga selalu mengeluh dan melaporkannya ke DPRD Batam salah satunya ke komisi I.

“Jadi jangan BP Batam itu menganggap hanya komisi VI DPR RI saja sebagai mitranya tapi juga komisi I DPRD Batam harus dianggap mitra,” kata anggota komisi I DPRD Batam, Nono Hadi Siswanto saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi I dan komisi III DPRD Batam di ruang komisi I DPRD Batam, Rabu (8/12/2016)..

RDP gabungan tersebut digelar lantaran ada persoalan sesama pihak pengembang yakni PT Cipta, PT Wahana, dengan PT Glory Profertindo.

Persoalan tersebut disebabkan retaknya rumah warga block Lavender Perumahan Tunas Regency, Kelurahan Sei Langkai, kecamatan Sagulung Batam yang dibangun oleh PT Gloris Profertindo.

“Nah sekarang bapak bapak rasakan setelah ada persoalan ini, seperti itulah perasaan warga yang bapak gusur,” kata Nono.

BP Batam, lanjut Nono, seharusnya tidak ceroboh mengalokasikan lahan kepada pengembang, seharus memperhatikan medan atau kondisi kemiringan lahan.

“Kasihan warga pak, yang sudah susah payah untuk membeli rumah namun rumahnya retak akibat BP Batam tidak memperhatikan kountur dan kemiringan lahan ketika diberikan kepada pengembang.” Kata Nono dengan nada tinggi.

Itu benar apa yang dikatakan pak Nono, sambung Nyangyang Haris Pratimura.

“Bp Batam setiap mengalokasikan lahan harus memperhatikan aspek lingkungan dan dampak sosialnya,” tegas Nyangyang.

Saya jamin, lanjut Nyangyang, pihak pengembang pasti tidak koordinasi dengan pihak Kelurahan dan kecamatan sewaktu hendak melakukan pembangunan.

“ Ketika ada masalah seperti ini, pihak kelurahan dan kecamatan menjadi repot lantaran konsumen bapak itu adalah warga mereka,” sindir Nyanyang.

(pay)

Share