Dilihat kali
 |
| Foto: Ilustrator Edi Wahyono/(Fhoto : detik.com) |
JAKARTA, Realitasnews.com - Cawagub nomor urut 3 Sandiaga Uno melarang mobil di atas Rp 3 miliar berada di Jakarta bila terpilih memimpin Jakarta. Rencana moratorium mobil mewah ini untuk menekan kemacetan di Jakarta.
Awalnya, menurut Sandiaga mobil mewah di Jakarta sudah terlalu banyak sehingga harus dibatasi. Namun, wacana moratorium ini masih dalam proses kajian.
"Kami lagi kaji program tersebut, tentu diserang dan dibully kelas menengah atas, merasa ini enggak adil. Menurut saya, kalau kita moratorium dua tahun mobil mewah, ini memberikan sinyal kepada masyarakat menengan bawah, bahwa kita memperhatkan mereka," kata Sandiaga, Selasa (01/11/2016) lalu.
Selain itu, Sandiaga Uno berujar mobil mewah di Jakarta harus dimoratoriumkan sebab melanggar peraturan pemerintah terkait mobil ramah lingkungan. Dia pun mengklaim memiliki 4 mobil dan harga semua mobilnya berada dibawah Rp 1 miliar.
"Standar mobil mewah itu kan tidak melanggar program pemerintah go green cars itu tidak di moratorium. Tapi kalau mobil di atas Rp 3 miliar kena moratorium. Sudah banyak mobil mewah berkeliaran di Jakarta sekarang saatnya berpindah ke angkutan umum," ujar Sandiaga.
Wacana pria yang akrab disapa Sandi itu pun menuai banyak reaksi dari para pesaingnya. Cawagub DKI Djarot Saiful Hidayat justru memperbolehkan mobil mewah melintas di jalanan ibu kota namun dengan para pemilik mobil mewah harus membayar pajak. Dari pajak tersebutlah akan digunakan oleh Pemprov untuk pembangunan di DKI.
"Mau mobil mewah silakan, itu kan untuk memaksakan membayar pajak kita, maka untuk kemacetan, kita harus dorong supaya mereka membeli kendaraan tetapi melepas kendaraannya. Dengan cara menata transportasi kita, seperti MRT, LRT, BRT harus bagus," kata Djarot, Kamis (24/11/2016).
Namun bukan berarti dirinya berdiam diri membiarkan banyak pengguna kendaraan pribadi. Nantinya jika terpilih kembali menjadi wakil gubernur, cawagub nomor urut 2 itu memastikan sejumlah program di bidang transportasi akan dijalankan seperti MRT, LRT dan sistem Electronic Road Pricing (ERP).
"Membikin beberapa ruas jalan menggunakan ERP, jalan berbayar dan membangun banyak flyover. Kalau mereka kaya mau beli mobil mewah silakan, asalkan mereka bayar pajak. Pajaknya untuk bangun," tegasnya.
Senada dengan pasangannya, cagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun tidak mempermasalahkan adanya mobil mewah yang lalu lalang di Jakarta. Dia memperbolehkan orang kaya di Jakarta membeli mobil mewah asal pemiliknya membayar pajak atas mobil mewah yang mereka beli dan harus membayar jika melintas di jalan yang telah menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP).
"Jadi yang kaya mau pakai mobil Rp 300 triliun silakan. Pajak BPKB dan STNK mengikuti harga mobil. Saya senang kalau orang beli mobil mewah-mewah silakan saja. Tapi kalau kamu mau pakai jalan, mau lewat dikenai bayaran (ERP)," terang Ahok, Jumat (25/11/2016).
Ahok juga menanggapi program Sandiaga Uno yang memperbolehkan mobil ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC) beredar di jalanan Jakarta justru adalah hal yang salah. Menurut Ahok, banyaknya mobil LCGC di Jakarta justru akan menambah kemacetan sebab mobil tersebut dapat dibeli dengan harga terjangkau.
Sebab itu, untuk memfasilitasi transportasi warga kelas bawah dan menengah, Ahok mengatakan lebih baik membuat mode transportasi massal yang berkualitas.
"Dulu ingat enggak waktu keluar mobil Low Cost yang murah itu lho. Semua ahli mengatakan kalau dibiarkan mobil murah dijual maka kemacetan akan makin meningkat. Jadi saya percaya teori kalau mobil murah banyak dijual, maka tentu akan nambah macet nambahi subsidi BBM. Jadi kalau bagi kami subsidi menengah ke bawah adalah membangun kereta api, MRT kepada mereka," tambah Ahok.
Lain lagi dengan pesaing Sandiaga lainnya cagub nomor urut 1 Agus Yudhoyono. Menurut Agus Yudhoyono, hal tersebut akan sulit diwujudkan.
"Saya pikir cukup sulit ya. Tanya Pak Anies pertimbangannya. Tapi memang cukup sulit," kata Agus, Jumat (25/11/2016).
Menurut Agus, moratorium mobil mewah menjadi sulit karena memiliki mobil mewah adalah hak masyarakat Jakarta.
"Cukup sulit ya. Selain itu hak dari masyarakat, saya pikir sulit untuk menentukan melarangnya, gitu," tambah Agus.
Namun, Sandiaga sendiri memiliki alasan yang kuat saat melontarkan idenya tersebut. Program itu disebutnya simbol dari gerakan melawan macet.
"Itu merupakan sebuah pesan khusus bahwa kaum-kaum yang punya uang, mungkin bisa membantu meringankan kemacetan di Jakarta, itu dengan secara simbolis," kata Sandiaga, Jumat (25/11/2016).
Menanggapi pernyataan Ahok-Djarot yang mengatakan boleh saja mobil mewah di atas Rp 3 miliar berada di jalanan Jakarta asalkan para pemilik membayar pajak, Sandiaga pun menilai penyerapan anggaran dari hasil pajak kendaraan di Jakarta masih rendah.
Menurutnya, kemacetan harus dimulai dari kesadaran masyarakat untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan.
"Pajak itu dari kendaraan bermotor itu cukup banyak, tapi tidak diserap juga dengan baik cuman 33 persen," imbuhnya.
"Buat saya masalah kemacetan itu bukan masalah berkaitan dengan transportasi umum saja. Tapi juga berkaitan dengan gerakan-gerakan yang mengurangi beban kendaraan yang ada di jalan," tambah Sandiaga.
Dia pun menegaskan bahwa engan moratorium ini kalangan menengah atas diharap dapat menjadi contoh. Jika ini terjadi, mereka dapat menginspirasi masyarakat kalangan menengah bawah untuk menggunakan transportasi umum.
"Saya mau mengirimkan pesan dengan Rp 3 miliar itu, itu kan sebetulnya pesan yang mau kita kirimkan adalah untuk para pengusaha-pengusaha yang sukses, para orang-orang kaya, bisa ikut berpartisipasi dalam suatu gerakan yang nanti akan menginspirasi yang lain," jelasnya.
(detik.com)
Posting Komentar
Facebook Disqus