Dilihat kali
 |
| Bupati Karimun, Aunur Rafiq Membuka Sosialisasi Empat Peraturan Bupati Karimun (Fhoto : Aljupri, realitasnews.com) |
KARIMUN, Realitasnews.com - Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Karimun melaksanakan sosialisasi Peraturan
Bupati (Perbu) sesuai Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Desa yang digelar di
Gedung Nasional Jl Yos Sudarso Tanjung Balai Karimun, Senin (31/10/2016).
Sosialisasi Perbu ini digelar selama satu hari
dan dibuka oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq dengan menghadirkan 3 orang narasumber
dan di ikuti sebanyak 84 orang peserta yang terdiri dari 42 Kepala Desa (Kades)
dan 42 BPD serta dihadiri oleh Camat se-Kabupaten Karimun.
Ada 4 Peraturan Bupati yang disosialisasi
diantaranya yakni : 1. Perbup nomor 28 tahun 2015 tentang tata cara penyusunan
peraturan di desa, 2. Perbup nomor 27 tahun 2016 tentang pedoman teknis tata
cara pembentukan SOTK Pemerintahan Desa di Kabupaten Karimun, 3. Perbup nomor 28 tahun 2016 tentang
pedoman teknis tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di
Kabupaten Karimun, 4. Perbup nomor 29 tahun 2016 tentang mekanisme pembentukan
BPD di Kabupaten Karimun.
Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengatakan Perbup
nomor 27 tahun 2016 tentang pedoman teknis tata cara pembentukan SOTK
Pemerintahan Desa di Kabupaten Karimun harus dikejar secara cepat. Hal itu
dikarenakan akan dibuat Perbup tentang SOTK.
“ Perda nya sudah di sahkan, namum struktur dari
masing-masing bagian perangkat daerah belum selesai,” kata Aunur Rafiq.
"Kades dan Ketua BPD harus benar-benar
memahami Perbu nomor dua ini. Selain itu tujuan sosialisasi, agar tercapainya
aparatur desa yang menguasai peraturan tentang desa, sehingga dapat menjalankan
roda Pemerintah desa dengan baik," tegasnya.
Dikatakannya, Pemerintah desa memiliki peran yang
sangat besar. Melaksanakan tupoksi, Kades harus memahami dan mengerti yang
diaplikasi dalam peranan sebagai pimpinan di desa.
Dikesempatan ini Rafiq juga mengatakan,terjadinya
defisit anggaran membuat proses-proses pembangunan fisik banyak mengalami
penundaan dan pengurangan. Sehingga kegiatan yang diusulkan dari Desa melalui
Musrenbang, tidak semuanya dapat dilaksanakan atau dipenuhi.
Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber
dari APBD Kabupaten Karimun ditambah Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Kades
dapat melakukan program-program di Desa nya dengan melibatkan Ketua serta
anggota BPD dalam perencanaannya, yang pada akhirnya melibatkan masyarakat
dalam pengelolaan dua kucuran dana itu.
"Diharapkan ADD dan Dana Desa sudah dapat diserap
dan dilaksanakan dengan baik, yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat,"
tegasnya (Jup)
Posting Komentar
Facebook Disqus