Dilihat kali
Raker DPD dengan BP Batam di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (7/10/2016). [Fhoto : suara.com) |
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, saat rapat digelar tiba tiba saja Hatanto Reksodipoetro menggebrak meja lantaran naik pitam mendengar keluhan para pengusaha dari Batam yang menuding BP Batam mempersulit untuk memperoleh perizinan lahan. Sebab, dengan adanya BP Batam yang baru, terdapat beberapa hal yang berubah dalam hal kepengurusan.
"Selama ini kita urus lahan dari pihak ketiga. Sekarang izin peralihan lahan sudah lebih sulit. Ini sama sekali bukan solusi," kata salah seorang pengusaha di Gedung Nusantara III DPD RI, Jakarta, dilansir okezone, Jumat (7/10/2016).
Mendengar hal ini, Hatanto pun naik pitam. Dengan nada tinggi sembari menggebrak meja, Hatanto pun mengatakan bahwa hal ini bukanlah persoalan yang mudah diselesaikan dalam waktu singkat.
"Semua bingung kepada kami soal lahan Kami tidak tahu tanah bapak itu di mana. Bapak beli tanah di kawasan hutan lindung," tuturnya.
Hatanto pun mengatakan bahwa selama ini pemerintah tidak tinggal diam mengatasi permasalahan lahan. Untuk itu, kalangan pengusaha dan masyarakat diminta untuk bersabar dan menunggu berbagai upaya yang telah disiapkan oleh pemerintah.
"Ini enggak mudah. Kita juga selama ini telah berusaha. Kita kan hanya pelaksana. Sudah saya sampaikan kalau mau urus lahan, minta ke DPR," tuturnya.
Alhasil, rapat pun belum menghasilkan kesimpulan apapun. (Pay)
Posting Komentar
Facebook Disqus