Jokowi: "Illegal Fishing" Kami Perangi, Sumber Daya Maritim Kami Lindungi

Dilihat kali

Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara. (fhoto : kompas.com)

JAKARTA, Realitasnews.com — Presiden Joko Widodo menekankan, pemerintah terus berupaya mengimplementasikan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals yang berwawasan lingkungan.

Sejak tahun lalu, Indonesia sudah berupaya mewujudkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Wdodo saat membuka "The 17th Assembly Meeting of International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Working Group on Environmental Auditing (WGEA)", di Jakarta, Selasa (25/10/2016).

"Perjalanan Indonesia dalam mewujudkan praktik keberlanjutan sudah terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, yang sejalan dengan sustainable development goals (SDG)," kata Presiden.

Dari RPJM tersebut, lanjut Jokowi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dasar-dasar hukum yang menjadi panduan bagi seluruh mitra dan pemangku kepentingan di Indonesia dalam menerapkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kerangka hukum tersebut di antaranya dapat dilihat implementasinya pada sejumlah upaya seperti pemberantasan pencurian ikan di lautan Indonesia.

"Untuk menjaga biodiversitas laut, praktik illegal fishing kami perangi, sumber daya maritim Indonesia kami lindungi. Begitu juga komoditas alam kami, seperti batubara dan kelapa sawit, yang sebelumnya menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi, sekarang sudah mulai menerapkan praktik usaha yang berkelanjutan," papar Jokowi.

Jokowi sepakat bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global yang harus bersama-sama diwujudkan.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kondisi masing-masing setiap negara tidak sama.

Oleh karena itu, diperlukan solusi yang secara spesifik menyesuaikan diri dengan keadaan suatu negara dalam mengupayakan pembangunan berkelanjutan.

"Cara mencapainya harus memperhatikan kondisi, budaya, dan perspektif lokal. Karena itu, kita semua perlu terus bekerja sama, perlu terus tukar-menukar pengalaman," ucap Presiden.

Pada acara yang mengumpulkan institusi atau kelompok kerja audit lingkungan badan pemeriksa keuangan sedunia tersebut, Presiden Joko Widodo berharap agar institusi-institusi audit tersebut dapat meningkatkan partisipasinya dan berperan aktif dalam membantu pemerintah masing-masing negara mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Sebagai institusi audit, SAI (supreme audit institutions) harus meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas para pemangku kepentingan dalam menerapkan SDGs, terutama dalam meningkatkan kualitas sistem pengawasan, sistem data, dan sistem informasi," ujarnya.

(pay/kompas.com) Share