Dilihat kali
Komisi I DPRD Batam Gelar RDP Tertutup (Fhoto : realitasnews.com) |
Komisi yang membidangi Hukum dan Pemerintahan ini sepertinya tidak ingin pers mengetahui apa yang mereka bahas dengan salah satu dinas pemko Batam.
RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Batam Nyanyang Haris Pratamura ini membahas APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016.
Tidak seperti RDP yang sebelumnya yang membebaskan wartawan untuk meliput.
Para awak media awalnya di ijin untuk masuk mendengarkan RDP ini namun saat memgambil gambar sekretaris komisi I DPRD Batam, Nono Hadisiswanto menyuruh stafnya untuk mengusir wartawan.
"Mas sini dulu,"ujar Nono memanggil pegawainya dan menyuruhnya agar mengusir wartawan dari ruang rapat komisi I.
"Ini tertutup mas ini rapat interen,tolong keluar saja dulu, "ujar pegawai DPRD Batam yang bertugas di komisi I.
Mirisnya lagi pegawai tersebut tidak menjelaskan mengapa RDP digelar secara tertutup.
"Kayak sidang cabul saja,"ujar salah seorang wartawan yang kecewa lantaran di usir saat sedang mengambil gambar.
RDP ini membahas APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 namun RDP ini hanya dihadiri oleh empat orang anggota komisi I DPRD Batam diantaranya ketua Komisi I DPRD Batam,Nyanyang Haris Pratimura, wakil ketua DPRD Batam, Eki Kurniawan, anggota komisi I, Nono Hadi siswanto dan Lik Khai.
Lik Khai, tidak lama setelah wartawan diusir, Ia ikut juga keluar, tidak diketahui apa alasannya keluar sehingga tidak mengikuti RDP ini sampai selesai.
Mau Kenapa Bang,"tanya seorang wartawan kepada Lik Khai.
Mau pulanglah, tak jelas ini RDP nya," ujar Lik Khai sambil turun dari tangga.
Anggota DPRD Batam di Komisi I sebanyak 10 orang, namun yang hadir dan mengikuti RDP tersebut sepenuhnya hanya tiga orang.
Disinyalir Nono mengusir wartawan lantaran malu RDP tersebut hanya dihadir oleh tiga orang anggota komisi I.
RDP ini digelar terkesan tidak serius padahal RDP digelar untuk membahas penggunaan uang rakyat pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016.
Disinyalir, Nono sengaja mengusir wartawan untuk menutupi keburukan prestasi dari dinas tersebut dalam menggunakan uang rakyat dari awal tahun 2016 hingga September 2016.
Selain itu diduga keras Nono hendak "mengkebiri" kebebasan pers untuk melakukan kontrol sosialnya, padahal sesuai tugas dan fungsinya seharusnya komisi I dapat melindungi para awak media untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalis. (pay/IK)
Posting Komentar
Facebook Disqus