Puluhan Warga Pulau Kasu Gelar Aksi Demo Di DPRD Batam

Dilihat kali

Puluhan Masyarakat Pulau Kasu, Kecamatan Belakang Padang Gelar Aksi Damai Di Kantor DPRD Batam, (Fhoto : realitasnews.com)

BATAM, Realitasnews.com - Lebih dari 20 orang warga pulau Kasu, kecamatan Belakang Padang, Batam mendatangi kantor DPRD Batam, Jumat (9/9/2016) pagi. Kedatangan mereka mewakili 300 nelayan pulau Kasu untuk mempertanyakan surat permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Pertamina yang tak kunjung ditindak lanjuti Komisi III DPRD Batam.

Diduga Komisi III DPRD Batam tidak serius memanggil pihak Pertamina sehingga surat permintaan Warga pulau Kasu untuk menggelar RDP dengan pihak Pertamina tidak pernah terealisasi.

Permintaan RDP tersebut lantaran PT Pertamina terminal BBM pulau Sambu melakukan perubahan titik koordinat pengerukan dan dumping area tanpa melakukan sosialisasi kepada masyarakat pulau Kasu.

" Padahal sesuai rekomendasi pekerjaan yang dikeluarkan Bapedal Kota Batam tanggal 19 Februari yang lalu sebelum melakukan pekerjaannya pihak pertamina harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat pulau Kasu atas dampak sosial dari pekerjaan yang mereka lakukan,"kata bidang advokasi nelayan Pulau Kasu, Askar Min Harun.

Bahkan di dalam rekomendasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM & PTSP) Batam  diamanhkan agar pihak pertamina dalam melakukan pekerjaannya harus melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat disekitar lokasi driging dumping serta melakukan kompensasi terhadap potensi kerugian sosial yang di timbulkan.

"Namun amanah tersebut hingga saat ini tidak dilakukan pihak pertamina, padahal dampak dari pendalaman alur yang dilakukan Pertamina mengakibatkan kerusakan lingkungan, khususnya biota laut. Hal ini sudah pasti berdampak terhadap kehidupan nelayan, kehilangan mata pencarian, "tegas Askar

Lebih dari dua bulan, kata Askar pihak pertamina telah melakukan aktifitasnya namun hingga saat ini mereka belum melakukan sosialisasi dan memberikan konfensasi atas dampak sosial akibat pendalaman alur yang dilakukan pihak pertamina.

Anggota Komisi III, Werton Panggabean yang menerima para nelayan mengakui komisi III DPRD Batam telah menerima surat permintaan RDP dari nelayan Pulau Sambu. Surat itu belum ditindak lanjuti karena Komisi III masih banyak kegiatan lain.

Werton menyebutkan komisi III akan mengagendakan RDP pada tanggal 16 September 2016 mendatang, mereka akan memanggil pihak pihak terkait.

Sementara itu Askar mengancam akan menurunkan massa lebih banyak lagi jika aspirasi mereka untuk menggelar RDP dengan pihak pertamina tidak dipenuhi komisi III DPRD Batam. (lian)

Share