Jumaga Nadeak Tolak Penggabungan Dinas Pariwisata Dan Dinas Kebudayaan

Dilihat kali

Ketua DPRD Kepri,Jumaga Nadeak SH

TANJUNGPINANG,Realitasnews.com - Rencana penggabungan dua dinas yakni Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan kini menuai kontroversi, kedua Dinas tersebut dinilai mempunyai fungsi yang berbeda.

Salah satu tokoh masyarakat yang tidak setuju kedua Dinas tersebut digabungkan adalag Jumaga Nadeak SH, ketua DPRD provinsi Kepri ini menyebutkan akan tetap mempertahankan Dinas Pariwisata agar tidak digabung dengan Dinas Kebudayaan.

Kader Partai PDI Perjuangan ini mengaku akan menolak usulan Pemprov Kepri dalam ranperda yang meleburkan Dispar dan Disbud menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Bahkan mantan anggota DPRD Riau ini mengatakan usul Pemprov Kepri tersebut belum pasti diterima anggota DPRD Kepri lainnya.

Alasan Jumaga Nadeak mengapa kedua Dinas tersebut tidak boleh disatukan lantaran hasil kerja Dinas Pariwisata selama ini dinilainya telah berhasil "menjual" keindahan alam di Kepri kepada wisatawan domestik maupun internasional.

"Secara nasional, Kepri peringkat ketiga terbanyak dikunjungi wisman," ujarnya.

Sedangkan Dinas Kebudayaan memiliki tugas pokok melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Aset budaya daerah dipertahankan dan dilestarikan sebagai kekayaan aset budaya nasional.

"Sejumlah aset budaya daerah memang dapat menunjang sektor pariwisata, tetapi kedua sektor itu memiliki tugas pokok yang tidak sejalan," ujarnya.

Meski demikian, politikus asal PDIP itu mendukung Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dirampingkan.

Saat ini jumlah satuan kerja perangkat daerah di Kepri mencapai 54, dinilai masih terlalu gemuk.
Jumlah satuan kerja perangkat daerah dapat dirampingkan menjadi 50-51.

"Ada tiga atau empat satuan kerja perangkat daerah yang dilebur," katanya.

Namun perampingan SOTK tidak boleh "mengorbankan" dinas yang sudah bekerja optimal, seperti Dispar Kepri. Perampingan justru harus kaya fungsi sehingga terjadi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dia menyontohkan Dinas Kebudayaan, Perpustakaan, Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olah Raga dapat dilebur menjadi satu. Penyatuan dinas itu dapat menghemat anggaran.

Selama ini, dinas yang memiliki tugas hampir sama itu mendapat alokasi anggaran yang melebihi 25 persen dari APBD. Kalau disatukan, diyakini lebih efisien yakni 20 persen dari total APBD.

"Nilai dari penghematan anggaran tersebut dapat dihitung setelah kami terima laporan," katanya. (ant)

Editor : Lamra Share