Dilihat kali
 |
| Gubernur Kepri, Nurdin Basirun |
KARIMUN, Realitasnews.com- Gubernur Kepri, Nurdin Basirun hingga saat ini belum menjalankan amanah putusan sela dari Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang yang berada di Sekupang Batam.
Putusan Sela bernomor : 8/G/2016/PTUN.TPI diputuskan oleh ketua Majelis Hakim Dewi Maharati bersama hakim anggota Debora Parapat dan Febrina Permadi pada tanggal 31 Mei 2016 lalu.
Dalam putusan sela tersebut Majelis Hakim memerintahkan tergugat yakni Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk menunda dan atau menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepri No. 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016, tentang peresmian pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Karimun periode 2014-2019 atas nama H.Muhamad Asyura .
Seharusnya Gubenur Kepri,Nurdin Basirun menghormati putusan sela tersebut dengan mencabut SK yang diterbitkannya tanggal 4 Mei 2016 lalu sampai ada keputusan yang bersifat berketetapan hukum tetap.
Dalam amanah Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 mengamanahkan setiap putusan PTUN harus ditaati.
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kepri Hery Mokhrizal tidak bersedia memberi keterangan apa alasan dari Gubernur Kepri, Nurdin Basirun tidak mengindahkan putusan sela PTUN tersebut. Bahkan ia tidak bersedia menjawab pertanyaan yang disampaikan realitasnews.com melalui pesan singkat SMS ke hand phonenya.
Akibat Nurdin Basirun tidak mencabut SK nya, penggugat yakni, H Muhamad Asyura hingga saat ini tidak bisa menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai ketua DPRD Karimun .
Dari pantauan realitasnews.com H Muhammad Asyura tidak pernah mengikuti rapat paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD- P) 2016.
Lalu bagaimanakah APBD-P 2016 pemkab Karimun kelak jika disahkan tanpa keikutsertaan dari H Muhamad Asyura… ?
 |
| Bupati Karimun, Aunur Rafiq (Fhoto : Aljupri/realitasnews.com) |
Bupati Karimun
Aunur Rafiq ketika ditemui realitasnews.com di rumah dinas Bupati Karimun menyebutkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016 tidak akan terganggu dengan kondisi yang
terjadi di DPRD Karimun saat ini.
Ia sangat yakin,
penetapan APBD-P tersebut sah demi hukum yang berlaku tanpa
keikutsertaan dari H Muhammad Asyura .
Pembahasan
APBD-Perubahan menurutnya tetap akan
berjalan, karena di DPRD Karimun ada Wakil Ketua, Fraksi, Komisi dan Badan
Anggaran.
Untuk
pengesahannya dikatakan Aunur Rafiq bisa ditandatangani oleh siapa saja yang
hadir dalam rapat pembahasan APBD
Perubahan tersebut, termasuk Wakil Ketua DPRD Karimun.
"Pembahasan
dan penetapan APBD-P tidak akan terganggu di Karimun. Pasalnya, kelembagaan
DPRD merupakan kolektif dan kolegial. Artinya, sepanjang ada Wakil Ketua DPRD
Karimun yang bisa meneken penetapan APBD-P 2016 nantinya, maka penetapan itu
sah,”ujarnya.
Saya selaku bupati,dikatakan
Aunur lebih menghargai SK dari Gubernur Kepri, Nurdin Basirun tentang
pemberhentian H Muhamad Asyura sebagai Ketua DPRD Karimun.
“Gubernur merupakan atasan saya langsung, selama SK
tersebut belum dicabut oleh gubernur
Kepri berdasarkan proses tata
pemerintahan, tentu saja saya merujuk pada Surat Keputusan Gubernur," tegasnya. (766 HI/ Aljupri)
Editor : Lamra
Social Link